Hidup sebagai nelayan di negeri yang katanya negara maritim ini, sungguh terasa memilukan. Pendapatan acap kali tidak sebanding dengan biaya modal yang dikeluarkan.
Ini berkat kebijakan hebat penguasa yang menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) setinggi langit, dan parahnya ketersediaannya kerap langka pula. Kadang ada, sering kali tidak tersedia. Imbasnya, kami seperti berpuasa Nabi Daud. Sekarang melaut, besok terpaksa gantung jaring.
Dulu, seingatku, di zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), nasib kami tidak separah-parah ini amat. Susah iya, tapi tak terlalu menderita. Sekarang tak perlu ditanya. Rezim Jokowi seolah tidak menaruh perhatian sedikitpun akan penderitaan kami ini.
Saat SBY memerintah, harga BBM juga pernah naik, tapi pasokan selalu ada. Dan, yang paling utama, kami selalu mendapat insentif, bantuan langsung tunai (BLT). Jadi saat harga BBM mahal, kami masih sanggup membeli. Setidaknya sebagai modal untuk menutupi besarnya biaya operasional.
Jika diingat-ingat, banyak sekali program SBY bagi kami para nelayan selama 10 tahun memerintah negeri ini. Di antaranya, meluncurkan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN). Program tersebut meliputi banyak aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan nelayan.
Seperti, pemberian sertifikasi hak atas tanah nelayan (SEHAT), pengadaan rumah sangat murah untuk nelayan, dan pengadaan listrik murah untuk nelayan. Kemudian juga bantuan operasional sekolah (BOS) dan beasiswa anak nelayan, dan layanan kesehatan di tingkat puskesmas.
Lalu juga ada bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), bantuan kapal penangkapan ikan dan sarana alat tangkap, serta pelatihan dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan agar menjadi lebih baik.
Selain program PKN, pemerintah SBY juga memberikan bantuan Kapal Inka Mina dengan ukuran 30 GT ke atas bagi seribu kelompok nelayan. Kemudian mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru sektor kelautan dan perikanan, utamanya melalui implementasi minapolitan dan industrialisasi kelautan dan perikanan.
SBY juga menerbitkan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta menelorkan UU Kelautan. Memproduksi pelbagai teknologi inovatif yang bisa meningkatkan produksi nelayan. Memberi pendidikan SDM kelautan dan perikanan yang seluruh pembiayaannya ditanggung negara. Terakhir, meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan, termasuk pembenahan manajeman dan dukungan regulasi.
Kalau kini, penghasilan sering tidak berimbang dengan biaya modal yang dikeluarkan. Apalagi, program-program permodalan dari pemerintah yang dulu sangat membantu, sudah tidak ada lagi. Seperti simpan pinjam PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri. Lalu Kredit Usaha Rakyat (KUR), pinjaman dengan proses mudah dan bunga rendah.
Jadi satu-satunya jalan keluar yang tersisa bagi kami selama ini hanyalah berutang kepada rentenir. Tapi rupanya ini hanya menambah masalah saja. Banyak rekan kami yang terbelit utang dan tak mampu lagi membayar. Inilah nestapa kami hidup di bawah kepemimpinan rezim ini.
