Untuk Presiden "Ketika Rakyat Tak Diperhatikan, PHK Sepihak Karyawan Freeport dan Diamnya Pemerintah"

Apakah Anda pernah melihat media cetak atau elektronik? Beberapa Minggu yang lalu bahkan hampir semua media electronik dalam hal ini pertelevisian dengan bangga menampilkan siaran langsung dan hampir menyeluruh yang ternyata hanya sebuah iklan product telepon seluler, mungkin memang tak ada kaitannya dengan judul diatas terapi coba kita hubungkan lagi sedikit saja, disaat banyak berita urgent dan hal hal lain justru seolah pemerintah terdiam membisu dan tidak pernah menampilkan di media pertelevisian mengenai hal hal yang terjadi di berbagai pelosok negeri. 

Bahkan mungkin tak banyak masyarakat yang tahu bahwa di sebuah wilayah Indonesia di ujung timur tepatnya di Papua dimana disana berdiri sebuah perusahaan raksasa milik asing yaitu PT. Freeport Indonesia dibawah afiliasi Freeport MC mooran Amerika, Anda tahu apa yang terjadi disana? 

Perjuangan kaum buruh yang dipelopori dibawah pimpinan seseorang bernama Sudiro pada tahun 2011 telah berhasil mendongkrak perekonomian para pekerjanya dengan kenaikan upah sebesar 40 persen dan juga sekaligus membongkar sedikit tentang kebobrokan dan sistem management perusahaan tersebut, bagaimana kesewenanganya terhadap pekerja dan karyawannya dan diskriminasi diskriminasi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Anda tahu disaat ini terjadi masalah antara PT. Freeport dengan pemerintah berkaitan dengan akan dirubahnya dari Kontrak karya menjadi IUPK atau izin usaha pertambangan khusus dimana disitu juga dijelaskan bahwa PT. Freeport juga harus divestasi saham sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia, dan saya menilai ini adalah hal yang wajar bahkan suatu keharusan bagai PT. Freeport untuk tunduk kepada pemerintah Indonesia, mengingat sudah berpuluh puluh tahun mengolah dan produksi sumberdaya alam negeri ini dan menghasilkan tambang yang begitu sangat fantastis yaitu Emas, tembaga dan mineral lain yang tak bisa disebutkan satu persatu. 

Akan tetapi ada kejadian yang sangat miris disana yaitu dimana sengketa oleh pemerintah dan Freeport terjadi justru Freeport menjadikan karyawan nya sebagai tameng dan perlindungan dengan dalih efisiensi, dengan mem PHK dan merumahkan secara sepihak Ribuan karyawannya, dan apakah Anda tahu siapa karyawan PT. Freeport tersebut? Mereka adalah anak anak negeri ini sendiri yang begitu mencintai bangsa dan negaranya, dan sudah berbulan bulan lamanya menjadi tumbal dan korban atas sengketa tersebut, jumlahnya sekitar +/- 8300 Pekerja baik yang di PHK maupun yang di furlough atau dirumahkan secara sepihak oleh management perusahaan tersebut.

Lantas apa yang dilakukan oleh perintah pusat dalam hal ini sebagai negosiator dalam penyelesaian sengketa? Mereka terkesan diam dan mengulur ngulur waktu seolah tidak menganggap rakyatlah menanggung deritanya, dari 8300 itu ada anak anak dan istri juga orang tua dan keluarga yang mereka hidup dan naungi didalamnya berapa besar jumlahnya yang akan "dimatikan" oleh sengketa dan dikorbankan tersebut?.

Berbagai upaya pertemuan telah dilakukan oleh beberapa pihak namun seolah cuman terkesan sebagai gula gula pemanis yang palsu, atau bibit yang dikasih gincu.  Semua saling lempar tanggung jawab, dan Presiden pun seolah tak bergeming apa apa.

Siapapun pembaca ini jikapun ada orang orang negara yang membacanya sampaikan kepada Presiden yang terhormat IR. h Joko Widodo bahwa ternyata beliau lebih tunduk pada perusahaan atau Freeport dan lebih memikirkan bisnis daripada rakyatnya jika tidak tentu beliau akan turun sendiri menyelesaikan permasalahan tersebut bukan malah menyuruh dinas A,B , C yang seharusnya menyelesaikan dan tidak kunjung selesai sampai hari ini.

Agung Widiatmoko

Malang 11 Oktober 2017