Mohon tunggu...
Agung Nugroho
Agung Nugroho Mohon Tunggu... -

sesuatu yang indah itu akan datang ketika kita sudah berusaha,

Selanjutnya

Tutup

Politik

Gubernur Minum BBM Jatah

30 Mei 2012   20:00 Diperbarui: 25 Juni 2015   04:35 278
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Ditengah ramainya perbincangan membahas kondisi perekonomian dan rencana pembatasan BBM bersubsidi oleh para elite negara, terdapat cerita menyedihkan didalamnya. Kendaraan pribadi Gubernur Banten Ratu Utut Chosiyah, jenis sedan Lexus LX 460L bernomor polisi B 16 RAC kedapatan mengisi bahan bakar jenis premium di salah satu SPBU kota Serang, yang seharusnya diperuntukan bagi rakyat kurang mampu. Peristiwa yang sangat memprihatinkan mengingat kondisi keuangan negara yang semakin menipis, dan utang luar negeri yang semakin menggunung mencapai angka Rp 1.903 triliun hingga April 2012 lalu. Namun masih saja ada para pemimpin yang tidak mematuhi peraturan yang telah mereka sepakati sendiri, terkait sosialisasi tentang penghematan sumber energi.

Pada saat membahas tentang “Gerakan Nasional Penghematan Penggunaan Energi” di Istana Negara Selasa 29 Mei lalu, SBY dalam pidatonya menyampaikan. Melonjaknya jumlah utang luar negeri tidak lain karena tingginya anggaran subsidi bagi pengguna BBM jenis premium yang semakin meningkat tajam. Meski sebenarnya ada hal lain yang dapat mempengaruhi tingginya anggaran BBM, salah satunya adalah tingginya harga minyak Dunia. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh daya guna atau permintaan yang semakin meningkat. Berbagai upaya dalam mengatasi kesulitan ini masih menjadi bahan diskusi bagi para penguasa negeri.

Namun jika dikaitkan dengan peristiwa yang dijalani oleh Ratu Utut yang notabanenya adalah seorang Gubernur, tapi masih saja menggunakan premium. Pidato SBY selasa lalu seperti hanya sebuah pidato saja, tidak ada indikasi untuk mematuhi peraturan yang telah mereka tetapkan sendiri. Tindakan yang seharusnya tidak perlu terjadi, terlebih mereka adalah pelayan publik, teladan publik, dan seharusnya mereka mampu memberi contoh sesuai dengan apa yang telah mereka sosialisasikan sendiri.

Korupsikah ini? Kolusikah ini? Atau Nepotismekah ini?? Tanda tanya besar yang hingga kini belum terjawab. Jika dengan hal tersebut Ratu dianggap melakukan tindakan KKN, lalu dimanakah letak kesalahanya. Apa ini hanya potret kenyataan tentang makna sebuah etika sebagai seorang pemimpin..??

http://agungnugrohog331090022.blogspot.com/2012/05/ditengah-ramainya-perbincangan-membahas.html

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun