Catatan Perjalanan: Konflik Perbatasan dan Solusi Ecosob Vs Represif

Bila kita tengok beberapa situasi terkini mengenai wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia Timor-Timur dan Indonesia-Papua New Guini. Dua di antaranya yang terdeteksi paling banyak muncul di pemberitaan media nasional tak jarang di media internasional adalah konflik perbatasan Kalimantan-Malaysia dan Atambua-Timor Leste. Keduanya sama-sama memiliki konflik runcing mengenai masalah perbatasan.

Kalimantan Barat dengan Malaysia, tak ternyana kondisi perbatasan di ujung Kalimantan Barat agak memprihatinkan. Seperti tampak daerah terlantar tak mendapat perhatian pemerintah RI, perbatasan dijaga seadanya dengan meletakkan prajurit di beberapa lini tanpa terlalu dindahkan tunjangan kemahalan tinggal di perbatasan. Dari obrolan ringan diketahui, tak jarang mereka mendapatkan makanan dan rokok dari rekan mereka yang menjaga perbatasan Malaysia. Belum lagi kondisi sosial ekonomi budaya di perbatasan yang juga tak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Banyak warga daerah perbatasan seperti Singkawang, Sambas lebih memilih menjual hasil buminya ke perbatasan. Pergerakan ekonomi lintas batas pun seolah lebih semarak daripada perekonomian lokal daerah. Permasalahan kurang ketatnya penjagaan wilayah perbatasan ini pun kini tampaknya menimbulkan tren baru, suplai senjata tajam dan senjata api tersinyalir marak merebak. Belum lagi jalur darat merupakan jalur favorit masuknya ideologi kelompok ekstrimis yang dulu sering disebut teroris. Hal ini disebabkan kurang ketatnya sensor perbatasan dan masih banyak jalan tikus yang sering digunakan sebagai jalur gelap.

Perbatasan Timur Loro Sae, Atambua, diwakili daerah Motaain. Sepitas lalu, daerah pesisir pantai utara Timor ini seakan tak henti menyuguhi mata kita dengan pemandangan biru laut dan pasir halus kecoklatannya. Rumah-rumah berbahan kayu di perkampungan sepanjang pantai tampak dalam kondisi cukup baik. Tak jarang beberapa titik ditemukan komplek pembuatan garam yang telah menjadi mata pencaharian warga secara tradisional turun temurun, agak mengherankan ketika pemerintah baru merencanakan NTT akan menjadi sentra penghasil garam pada tahun 2011. Daerah Motaain menjadi pintu masuk utama menuju Dili Timor-Timur. Beberapa masalah penentuan garis perbatasan di daerah ini tidak terlalu sengit karena perbatasan daerah ini sudah ditentukan ketika Portugis dan Belanda bersepakat membagi daerah Timor menjadi dua pada tahun 1655. Permasalahan di perbatasa atambua timor timur ini merebak sejak tahun 2000 ketika ribuan pengungsi dari Timor-Timur eksodus menuju Atambua pasca kemerdekaan Timor Leste. Warga Timor Timur prointegrasi percaya bahwa mereka akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Dulu mereka hidup dalam kebungkaman hak berbicara, kini mereka hidup dalam kemiskinan, tidak mendapat akses terhadap ekonomi social budaya. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai dan air bersih sangat kurang. Agaknya pemeritah masih melihat persoalan ini sebagai persoalan administrasi, bukan akses hak hidup rakyat. Kecenderungan yang terjadi beberapa bulan terakhir, banyak pengungsi prointegrasi yang ingin kembali ke Timor Leste karena pemerintah abai terhadap mereka. Pemerintah tidak turut memperjuangan aset kekayaan yang mereka tinggalkan di Timor Leste dengan lobi diplomatic. Bahkan pernyataan pemerintah bahwa pengungsi prointegrasi sudah tidak ada lagi. Entah bagaimana nasib mereka selanjutnya.

Kemiskinan di daerah perbatasan perlu diwaspadai oleh pemerintah dan masyarakat karena daerah perbatasan darat sangat rentan konflik kekerasan dan kepentingan. Jalur darat perbatasan merupakan jalur yang dapat mendekatkan kekerabatan antar Negara, namun juga dapat menimbulkan disparitas kesenjangan taraf kehidupan. Warga perbatasan mudah tergoda mengejar keuntungan dari negara tetangga yang memiliki taraf hidup lebih tinggi. Oleh karena itu pemerintah diharapkan untuk tidak lagi hanya melakukan pendekatan reperesif militeristik, namun juga pendekatan humanis, ekosob yang berkarakteristik pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia.

agni malagina