Mohon tunggu...
Agnes TasyaRestiani
Agnes TasyaRestiani Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa

Saya Agnes Tasya Restiani Gulo, Hobi saya suka bernyanyi,mendengarkan musik dan olahraga. Saya seoranmg mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ilmu Sosial Prodi Sosiologi.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Kemiskinan dan permasalahan sosial di masyarakat :Kebijkan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

26 Maret 2023   07:19 Diperbarui: 26 Maret 2023   07:38 244
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

        Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. 

Masalah Sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Individu di dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan.

Kemiskinan ini menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas.

Dalam esai ini saya membahas bagaimana kebijkan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial di dalam pembangunan sosial, Pada dasarnya pembangunan ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia maupun masyarakat.  Nah terkait dengan hal tersebut tentunya pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas hidup manusia ini dapat tercapai. 

Kebijakan sosial ini bisa dilihat dalam dua aspek yaitu sebagai berikut :

  • Pertama kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat manusia.

  • Kedua kebijakan sosial ini dipahami sebagai kegiatan akademik yang mencakup deskripsi eksplanasi dan evaluasi terhadap kebijakan sosial.

       Dalam hal yang lain kebijakan sosial ini tentunya berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial dari kehidupan masyarakat atau suatu warga negara dan tentunya berkaitan dengan kebijakan sosial. Yang dimana berusaha untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dengan memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, Kesehatan, termasuk juga rekreasional dari pada setiap individu atau dari setiap warga negara dan lebih lanjut kebijakan sosial ini dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan upaya pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial di masyarakat. Salah satunya  kebijakan dari pemerintah adalah sebagai berikut :

  • Membuka lapangan kerja.
  • Meningkatkan kualitas pendidikan.
  • Mendukung usaha mikro.
  • Menjaga kestabilan harga barang pokok.
  • Memberikan subsidi kepada masyarakat.
  • Memberikan bantuan langsung.
  • Mengembangkan balai latihan kerja.
  • Mempermudah birokrasi investasi.

  kebijakan-kebijakan sosial ini tentunya mendorong tiap warga negara juga harus bisa berperan aktif yang di mana tanpa ada peran aktif atau partisipasi masyarakat tentunya kebijakan sosial dalam rangka pembangunan sosial ini enggak akan berjalan dengan baik dan di dalam pengelolaan masalah-masalah sosial ini akan bisa diselesaikan kemudian tercapai satu kesejahteraan sosial dengan adanya partisipasi dari masyarakat, jadi dalam konteks kebijakan sosial di dalam pembangunan ini sangat saling berkaitan dan tentunya kebijakan sosial ini diambil oleh pemerintah karena ada satu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang harus segera diatasi kalau tidak di atasi maka ini akan menjadi permasalahan-permasalahan yang baru atau permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan contoh misalnya tentang keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin yang di mana Kalau misalnya warga negara Indonesia ini banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan tentunya ini akan mengurangi tingkat kualitas dari penduduk Indonesia nanti di kemudian hari kita akan kalah bersaing dengan penduduk-penduduk dunia yang minimal yang tenggara. Oleh karena itu permasalahan sosial tentang keterbatasan akses pendidikan ini harus diselesaikan dengan segera oleh pemerintah jangan sampai nanti ini akan jadi bom yang meledak di kemudian hari dan kemudian menjadi masalah yang bisa menyusahkan negara di kemudian hari dan termasuk bahasa Indonesia sendiri. Oleh karena itu harus segera di atasi salah satunya kemudian negara menghadirkan satu kebijakan sosial yaitu pemberian beasiswa misalnya kalau buat mahasiswa ada yang namanya Bidikmisi, kalau di sekolah-sekolah misalnya ada Beasiswa bagi masyarakat miskin atau misalnya ada program keluarga harapan PKH yang dimana bantuan PKH tersebut adalah satu program yang bisa menyelesaikan permasalahan bagi para anak-anak keluarga yang gak mampu untuk mengakses Pendidikan.

       Dalam konteks ini pemerintah melalui kebijakan sosial ini bertanggung jawab di dalam memberikan pembangunan sosial yang maksimal kepada warga negaranya dan tentunya ya kebijakan-kebijakan sosial ini harus dilakukan secara komprehensif. jadi jangan karena permasalahan2 kepentingan politik misalnya permasalahan-permasalahan kepentingan bisnis, jadi kebijakan sosial ini nggak tepat arah. Jadi hal ini tdk boleh dmn pada hakikatnya kebijakan sosial itu mengatasi per masalahan sosial yang ada di masyarakat bukan permasalahan bisnis jadi kebijakan sosial ini pada hakikatnya berusaha untuk bisa memaksimalkan berbagai pembangunan pembangunan sosial untuk masyarakat dan tentunya kebijakan sosial ini juga bagian dari mekanisme untuk bisa mendistribusikan kegiatan sosial secara adil sesuai dengan amanah konstitusi. Nah tentunya kebijakan-kebijakan sosial ini ini harus juga berorientasi jangka panjang jadi jangan hanya buat sesaat atau misalnya hanya berlaku untuk satu kepentingan pemerintah yang sedang memimpin saat ini tapi nanti kemudian ketika berganti pemerintahan itu enggak berlaku lagi nah itu juga tidak boleh karena nanti kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten ini akan membuat program-program pembangunan, jugatidak akan berjalan dengan maksimal, Jadi tidsk boleh misalnya ganti pemerintah, ganti kebijakan,nah ini juga harus dilihat bahwa kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah saat ini itu harus bisa di gunakan atau bermanfaat untuk jangka Panjang.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun