Ironisnya, dikala sepetak tanah begitu berharga untuk menyemai pepohonan dan memanen udara segar, justru ada sebagian lahan besar yang tidak terkelola dengan semestinya. Kita ambil contoh lahan proyek food estate (lumbung pangan) di Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan luasannya yang mencapai 43.500 hektare.
Proyek tersebut dihentikan, entah sementara atau selamanya, dengan dalih ketiadaan orang. Sangat miris sebenarnya untuk ukuran proyek ambisius usungan pemerintah yang bahkan sempat dipamerkan oleh Menteri Pertahanan di hadapan para pemimpin G20 itu. Proyek yang digembar-gemborkan ke khalayak yang akhirnya cuma menjadi lumbung pangan mangkrak.
Hanya saja saya tidak ingin terlalu jauh masuk membahasa penghentian program itu. Yang saya sayangkan adalah ketiadaan langkah penyesuaian untuk mengompensasi program gagal ini menjadi sesuatu yang lebih berguna.
Tanah dengan luas puluhan ribu hektar ini sangat sayang jikalau dibiarkan begitu saja. Andaikan diatasnya kita tanami dengan beragam jenis pepohonan tentu akan lebih berguna. Setidaknya bisa memberi kontribusi terhadap penyerapan emisi yang kadung membebani bumi ini.
Apalagi kalau ditilik kebelakang bahwasanya lahan yang diperuntukkan sebagai media tanam varietas lumbung pangan mangkrak tersebut adalah bekas hutan yang ditebang. Dengan kata lain, tidak ada yang lebih berhak untuk mempergunakan lahan tersebut selain untuk menghidupkan kembali hutan yang hilang.
Jikalau memang asa untuk menghidupkan program tersebut tetap dipelihara sembari menunggu kajian lebih mendalam dan menyeluruh, lahan lumbung pangan mangkrak tersebut harus sesegera mungkin diberdayakan. Paling tidak, dalam kurun waktu tertentu terdapat sumber daya pendukung untuk menyerap emisi karbon (carbon sink) melalui pepohonan yang ditumbuhkan disana.
Perlu kita garis bawahi bahwa emisi tidak pernah berhenti setiap hari menggerogoti bumi yang kita huni ini. Sehingga seharusnya ada langkah-langkah cepat untuk merespon produksi emisi yang berlangsung tanpa henti itu. Biarpun hanya sementara tidak masalah, daripada tidak ada samasekali.
Selanjutnya tinggal dipikirkan lagi, bagaimana caranya agar keberlangsungan program lumbung pangan bisa memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable) tanpa harus mengorbankan hal-hal penting yang ujung-ujungnya justru membahayakan eksistensi segenap makhluk hidup terutama manusia penghuni bumi itu sendiri.
Barangkali kita semua, terkhusus pemerintah, mesti belajar banyak dari kasus lumbung pangan mangkrak ini. Mengedepankan kepentingan pasokan pangan memang penting dilakukan. Hanya saja harus dipastikan juga bahwa upaya tersebut akan berkesinambungan. Tanpa gangguan. Tanpa masalah. Sehingga kejadian yang sama tidak lagi menimpa.
Hal ini membutuhkan kajian sekaligus pemikiran yang tidak kejar tayang. Perlu analisis mendalam untuk melihat sisi kelebihan dan kekurangan dari setiap potensi kebijakan. Kajian ini mesti dijauhkan dari kepentingan segelintir pihak yang ingin mempolitisasi demi keuntungan kelompoknya sendiri. Karena ini berkaitan dengan urusan hidup dan mati.
Salam hangat.
Agil S Habib, Penulis Tinggal di Tangerang
