Internet dan digitalisasi sudah menjadi bagian penting kehidupan organisasi dimasa kini. Instansi negara, korporasi bisnis, dan organisasi sejenis lainnya sedikit banyak sudah sangat bergantung pada dukungan teknologi informasi, pengelolaan data, dan hal-hal terkait lainnya dalam rangka mengikuti tuntutan zaman dan mempertahankan eksistensi.
Data sudah menjadi suatu komoditas penting yang tak terelakkan. Di era digital seperti sekarang keberadaan data lebih dari sekadar tumpukan arsip yang hanya dibiarkan sambil lalu. Ada potensi besar yang tersimpan disana untuk digali dan dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih besar.
Sebagian orang menyebutnya sebagai the next oil seiring begitu bernilainya data dalam era teknologi informasi seperti sekarang ini. Dengan data kita bisa melakukan banyak hal dan mencapai sesuatu yang luar biasa.
Disisi lain, berharganya data ternyata menyebabkan ia menjadi incaran banyak orang, baik itu dalam tataran pribadi maupun kelompok. Peretasan dan kebocoran data adalah ancaman nyata yang mengintai para pemilik dan pengelola data.
Seperti yang baru-baru ini terjadi dimana data PLN ditengarai bocor dan menjadi komoditas jual beli di "pasar gelap" oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Terlepas benar atau tidaknya kebocoran data yang terjadi, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang spesial dari data sehingga proteksi menjadi penting untuk dilakukan. Kebocoran data adalah sesuatu yang sebisa mungkin harus dihindari karena berisiko merugikan banyak pihak.
Dugaan kebocoran data yang dialami oleh IndiHome dan PLN hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus sejenis yang pernah terjadi sebelumnya. Pada 2021 lalu dugaan kebocoran data juga pernah terjadi pada 1.3 juta data pribadi pengguna electronic Health Alert Card (eHAC).
Sepanjang tahun 2021 menurut Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) disinyalir terjadi sekitar 1.6 miliar serangan siber yang memicu kerugian negara hingga 14.2 triliun rupiah. Dan potensi ancaman tersebut masih terus terjadi hampir setiap hari sehingga sangat riskan menyebabkan terjadinya kebocoran data.
Bukan hanya instansi negara yang mengalami situasi tersebut, korporasi swasta pun juga mendapatkan ancaman serupa. Hal ini tentunya memerlukan atensi dari seluruh pihak mulai dari pihak pemilik atau pengelola data, para ahli bidang siber, dan tentunya pemerintah selaku penjembatan dari semua.
