Salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (Purnawirawan) TNI Gatot Nurmantyo baru-baru ini membuka "rahasia" dibalik penggantian atau lebih tepatnya pencopotan dirinya dari jabatan sebagai Panglima TNI tahun 2017 yang lalu. Padahal sejatinya beliau baru akan pensiun di penghujung Maret 2018. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba waktu itu menggantikan posisi beliau dengan Marsekal Hadi Tjahjanto. Â Menurut presiden pencopotan itu dilakukan mengingat Gatot Nurmantyo akan segera memasuki masa pensiun. Sehingga langkah itu merupakan sebuah mekanisme yang normal dilakukan.
Setelah cukup lama bungkam baru sekarang Gatot berani mengumbar pernyataan ke publik terkait motif latar belakang pencopotannya. Menurutnya pencopotan itu dilakukan karena pada saat menjabat sebagai panglima TNI dirinya bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar  dan menonton film "Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI)" di tahun 2017 yang lalu. Sebuah keputusan yang tergolong cukup berani dan mengejutkan banyak pihak. Apalagi sudah cukup lama film tersebut tidak diputar lagi ke publik terutama pasca runtuhnya rezim order baru.
Gatot menuturkan bahwa saat menyampaikan instruksi tersebut kepada jajaran TNI dirinya sudah mendapatkan peringatan dari salah seorang sahabatnya yang berkarir di partai politik, di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Temannya itu menyebut bahwa Gatot akan diganti apabila tidak menghentikan instruksi pemutaran film tersebut. Â Dan benar saja akhirnya hal itu kemudian memang terjadi.
PKI Gaya BaruÂ
Dalam pernyataannya Gatot Nurmantyo memaparkan bahwa bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Diperkirakan sejak tahun 2008 PKI gaya baru telah bangkit seiring penghapusan sejarah kelam peristiwan G30S/PKI dari mata pelajaran di sekolah. Gerakan baru ini dinilainya tidak secara nyata dilihat, namun bisa dirasakan. Indikasi lainnya menurut Gatot adalah ditetapkannya 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Padahal menurutnya tanggal tersebut merupakan saat dimana Soekarno menyampaikan konsep tentang Trisila dan juga Ekasila. Dua istilah yang beberapa waktu terakhir menjadikan salah satu partai berkuasa tertuding sebagai antek pendukung PKI. Belum lagi tentang pengusulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang kontroversial itu. Yang kemudian memantik demonstrasi besar di beberapa wilayah tanah air.
Beberapa kekhawatiran Gatot tersebut membuatnya memberanikan diri untuk membuka kembali sejarah lama ke publik agar mengetahui apa itu PKI berikut sejarah kelam yang menyertainya. Apalagi kalangan generasi muda sekitar 90 persen tidak benar-benar percaya bahwa PKI itu ada atau pernah ada. Sejarah tersebut ingin dibukan kembali oleh Gatot tatkala masih aktif menjabat sebagai panglima tertinggi TNI. Meskipun pada akhirnya justru keberanian itulah yang membuat dirinya harus purna tugas lebih cepat.
Kini seiring "bebasnya" beliau dari lingkungan kekuasaan maka segala idealisme yang dimilikinya itu coba disampaikannya ke ruang publik melalui berbagai media. Salah satunya dengan bergabung menjadi salah satu deklarator KAMI beserta beberapa tokoh publik yang lain. Beragam tudingan pun sudah disematkan pada gerakan ini. Namun sepertinya Gatot tidak akan bergeming dengan keyakinannya itu. Bukan tidak mungkin beberapa tahun mendatang Gatot akan tampil sebagai penantang dalam kontestasi pilpres meskipun sejauh ini belum ada partai yang milirik untuk mengusungnya. Namun jalan itu sepertinya tengah diupayakan oleh kolega sesama deklarator KAMI, Refly Harun, yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar menghapus Presidential Threshold yang dinilai menjadi halangan atas majunya demokrasi di Indonesia sekaligus membuka kesempatan Gatot untuk diusung oleh partai-partai meskipun tidak memiliki suara cukup besar di parlemen. Sepertinya menarik sekali menyimak potensi majunya Gatot menuju kontestasi pilpres dan kira-kira visi misi apa yang akan beliau usung terkait PKI. Mungkin narasinya adalah "Ganyang PKI".
Salam hangat,
Agil S Habib
Refferensi :
