Dengan kata lain, andaikan Jokowi undur diri dari jabatannya karena dimakzulkan atau karena alasan lain maka Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin secara otomatis akan menggantikannya. Apakah publik yakin bahwa beliau bisa memimpin lebih baik dari Jokowi?
Melihat hasil survei beberapa waktu lalu saat evaluasi 100 hari masa jabatan pemerintah periode 2019 -- 2024, rasa-rasanya sulit membayangkan Ma'ruf Amin sebagai presiden. Dalam ulasan survei tersebut wapres dinilai tidak "kelihatan" kinerjanya.
Sehingga akan sangat rumit untuk melihat kelangsungan pemerintahan dibawah kendali beliau. Apalagi selama ini banyak selentingan yang menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi laksana pemerintahan "boneka" yang disetir oleh segelintir kalangan.
Menilik pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri beberapa tahun lalu yang menyatakan bahwa (Presiden) Jokowi adalah petugas partai maka potensi kepentingan partai juga ada dibalik kepemimpinan sang presiden.
Orang-orang kepercayaan partai pun akan turut terlibat dalam lingkaran kekuasaan yang berada di sekitar presiden tersebut.
Apabila presidennya dimakzulkan tapi "kroni-kroninya" masih berseliweran di lingkungan istana maka sami ugi sami mawon alias sama saja. Pemakzulan hanya menjadi even penggantian sosok kepala negara saja, tapi belum tentu dengan kebijakannya.
Kesadaran Berbangsa
Untuk mengubah tatanan pemerinahan dalam skala besar tentu tidaklah mudah. Apalagi dalam kasus pemakzulan yang tidak serta merta merombak keseluruhan jajaran pemerintah itu sendiri.
Jika pemangku kebijakan pasca pemimpin yang dimakzulkan adalah "orang dekat" juga, maka ujung-ujungnya juga tidak akan ada perubahan yang berarti.
Andaikan Ma'ruf Amin yang naik menjadi presiden dan ternyata kepemimpinannya sama saja atau lebih buruk dari Jokowi, maka apakah ia juga perlu dimakzulkan? Lalu mau sejauh mana pemakzulan demi pemakzulan akan dilakukan? Ujung-ujungnya rakyat memang harus benar-benar jeli memilih pemimpinnya apabila kesempatan itu ada. Pemilihan kepala daerah merupakan kesempatan terdekat untuk itu. Jangan lagi tergiur politik uang atau identitas yang mengagungkan emosi sesaat tapi akhirnya merugi berkepanjangan.
Sekarang kita hanya bisa berharap dan mendoakan yang terbaik para pemimpin yang ada. Siapapun mereka. Serta memberikan masukan yang sekiranya bisa menjadi referensi berharga bagi para pemimpin tersebut untuk mengambil kebijakan terbaik bagi segenap bangsa Indonesia.
