Setelah sempat dianulir oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu, pemerintah mengambil keputusan kontroversial dengan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berikut jajarannya sepertinya tidak menggubris keputusan MA terkait hal ini. Padahal masyarakat sempat senang seiring keputusan anulir yang dibuat oleh MA, dan "berencana" mengambil kelebihan pembayaran yang sudah dilakukan sebelumnya.
Namun, belum sampai maksud itu terlaksana ternyata iuran BPJS Kesehatan kembali dinaikkan. Entah karena pemerintah butuh dana dari rakyat untuk mendukung penanggulangan COVID-19 dengan mengambil sebagian dari BPJS Kesehatan atau mereka tengah terinspirasi oleh prank Ferdian Paleka. Iuran BPJS Kesehatan turun, tapi bohong.
Sebenarnya pemerintah juga tidak "salah-salah amat" terkait keputusannya itu. Mengingat belakangan ini negara kita tengah dihadapkan pada situasi pelik yang rentan menggoyahkan ekonomi bangsa. Pemerintah terpaksa mencari hutangan sana sini guna menutup anggaran yang "tidak terduga" ini. Surat utang diterbitkan. Tapi sepertinya jumlahnya masih belum mencukupi untuk menopang stabilitas perekonomian.
Upaya mendapatkan hutang lainnya pun dilakukan. Hanya masalahnya mencari hutangan kepada siapa? Terlebih hampir seluruh dunia mengalami situasi yang sama sulitnya dengan Indonesia. Hingga munculah gagasan untuk mencetak uang kembali guna menyiasati situasi yang ada saat ini. Hanya saja risikonya begitu besar. Membuat pemerintah bimbang untuk menerima saran dari para wakil rakyat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.
Sebuah opsi yang barangkali bisa sedikit meringankan beban pemerintah adalah "meminta bantuan" kepada rakyat. Iuran BPJS Kesehatan tetap dinaikkan. Dan bisa jadi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih betah dengan harga lamanya biarpun harga minyak dunia tengah "diobral" juga karena hal ini.
Pada satu sisi, iuran BPJS Kesehatan naik memang menjadi opsi untuk memastikan keberlanjutan operasi BPJS Kesehatan itu sendiri. Mengingat keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah saat ini, BPJS Kesehatan memang harus lebih "mandiri" menghidupi dirinya sendiri. Namun di tengah situasi pandemi seperti sekarang, kenaikan iuran yang diberlakukan bisa terasa cukup memberatkan. Apalagi tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang kehilangan penghasilannya akibat pandemi.
Jangankan membayar iuran BPJS Kesehatan, untuk makan saja mungkin pas-pasan. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dengan prosentase yang besar sudah cukup memberatkan rakyat. Lantas masih ditambah lagi dengan nominal denda apabila mengalami keterlambatan pembayaran. Dalam situasi pandemi, bukankah ini merupakan bentuk pemerasan?
BaPak Jahat Sekali...
Dengan keputusannya ini, Presiden Jokowi mungkin akan dicap "BPJS" alias "BaPak Jahat Sekali" oleh sebagian kalangan. Terutama oleh mereka yang merasakan betapa beratnya hal ini di tengah himpitan situasi ekonomi yang tidak menentu.
Apakah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagian perlu disisihkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan? Ataukah insentif Kartu Prakerja sudah bisa meng-cover permasalahan ini? Disaat hidup "hanya" mengandalkan dana bansos, iuran BPJS Kesehatan bukannya diringankan justru sebaliknya malah diperberat. Bukankah langkah ini malah akan membuat situasi semakin pelik?
Tapi sepertinya Presiden Jokowi mendengar keluh kesah rakyatnya melalui pernyataannya dalam acara bertajuk "Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan" kemarin (14/05).Â
