Tak Hadiri RDP Banjir, Mungkinkah Hati ABW-RK-WH "Hanyut" Terbawa Air?

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang rencananya digelar antara Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tiga gubernur yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim harus kembali ditunda seiring ketidakhadiran tiga sosok gubernur tersebut. Sontak hal ini pun membuat DPR meradang dan menyebut para gubernur tersebut sebagai orang-orang yang tidak punya hati.

Banjir yang melanda beberapa wilayah terkhusus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi alias Jabodetabek memang berada dalam wilayah teritori ketiga gubernur tadi. Sebutan "tidak punya hati" yang dilayangkan oleh salah seorang anggota DPR memang ada benarnya karena permasalahan banjir ini bisa jadi memerlukan solusi penindakan yang membutuhkan campur tangan para anggota dewan. 

Terlebih permasalahan banjir ini sudah terjadi berulangkali dalam beberapa waktu terakhir. Terutama saat memasuki tahun 2020. Sayangnya semua langkah yang dilakukan oleh pemerintah masih cenderung pasif dalam menyikapi bencana ini, seperti yang diungkapkan oleh Anies Baswedan yaitu agar warga senantiasa waspada. 

Bagaimanapun juga waspada tidak menjadikan banjir "batal" terjadi. Akan tetapi "minimal" ada sesuatu yang disampaikan oleh seorang gubernur terkait masalah ini.

Absennya Anies Baswedan (ABW), Ridwan Kamil (RK), dan Wahidin Halim (WH) dalam RDP terkait musibah banjir mungkin dikarenakan adanya kepentingan lain. Seperti yang dituturkan oleh ABW bahwa ketidakhadiran dirinya adalah karena ingin fokus memantau situasi banjir di lapangan. Sedangkan RK disebutkan pada laman cnnindonesia.com tengah meresmikan Jabarano Caf di Australia. 

Dan untuk WH masih belum memberikan konfirmasi apapun. Bahkan RK baru-baru ini disindir oleh netizen karena unggahan video yang menunjukkan ia tengah bermain TikTok dengan artis Cinta Laura. Meskipun TikTok RK-Cinta Laura yang tengah viral itu dilakukan sebelum banjir melanda beberapa kawasan di Jawa Barat, tetap saja hal itu membuat kecewa banyak pihak. 

Apalagi saat banjir melanda justru RK tengah tidak berada di tempat. Apakah urusan pengesahan caf di Australia memang lebih penting daripada perhatiannya terhadap warga Jawa Barat yang dilanda musibah banjir?

Lalu bagaimana dengan WH? Entahlah. Jikalau alasan ketiganya tidak menghadiri RDP adalah juga karena terkait penanganan banjir mungkin sah-sah saja. Namun apabila demi alasan lain sepertinya para pimpinan itu masih belum memahami arti suatu prioritas. 

Bukankah penanganan banjir untuk saat ini berada pada prioritas tertinggi penanganan pemerintah? Apabila ternyata banjir tidak atau belum masuk kategori prioritas, maka kita patut mempertanyakan kepada mereka tentang apa maksud dari semua ini.

Mungkinkah ketidakhadiran para gubernur ini dalam RDP adalah pertanda "hanyutnya" hati mereka seiring terjangan banjir yang menenggelamkan beberapa wilayah di Jabodetabek? Masyarakat tentu bisa menilai seserius apa pemimpin mereka dalam menuntaskan permasalahan terkait banjir ini. 

Dan masyarakat pun tahu apa gerangan yang sebenarnya dipentingkan oleh para pemimpinnya ketimbang membahas problematika serta solusi penangan banjir. Absensi dan RDP berikut alasannya adalah salah satu "tolok ukur" penilaian publik perihal sejauh mana para gubernur di wilayah terdampak banjir berempati terhadap nestapa warganya.