Sudah 5 Tahun Memimpin, Jokowi (Masih) "Memanggil" SBY Terkait Jiwasraya?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi di perusahaan asuransi plat merah, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama. 

Beliau menyebutkan bahwa masalah Jiwasraya ini sudah terjadi sejak sekitar 10 tahun lalu atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terkait pernyataan ini, sontak beberapa kader Partai Demokrat pun tidak terima mendengar pernyataan tersebut. 

Mereka tidak terima jika era pemerintahan SBY dilabeli penuh kebusukan. Bahkan Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaen, menyebutkan adanya "indikasi" cuci tangan pemerintah pada kasus Jiwasraya terkait pernyataan Presiden Jokowi ini.

Jiwasraya memang tengah bermasalah gagal bayar polis JS Saving Plan nasabahnya senilai Rp 12,4 triliun. Ini tentu bukan masalah ringan yang harus dituntaskan pemerintah. 

Namun hal itu bukan berarti mengizinkan pemerintah untuk mencari dalih siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Ketika Presiden Jokowi menyebutkan nama SBY secara  implisit melalui pernyataan bahwa masalah Jiwasraya telah ada sejak 10 tahun lalu, hal itu menandakan bahwa pemerintah saat ini tidak ingin disebut harus bertanggung jawab atas permasalahan ini.

Akan tetapi bagaimanapun juga pemerintah memiliki label yang sama yaitu sebagai penanggung jawab negara. Ketika di era pemerintahannya terdapat suatu masalah, maka merekalah yang mesti membereskan. Kalau merasa tidak sanggup, maka ada kelompok lain yang bersedia mengambil alih tugas yang bersangkutan.

Barangkali Presiden Jokowi memang tidak bermaksud menyinggung Pak SBY ataupun simpatisannya. Akan tetapi pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi memang memiliki tendensi yang menjurus kearah sana. Hal ini adalah preseden yang kurang baik bagi seorang pemimpin yang dipercaya rakyat untuk mengelola negeri ini dengan segenap problematikanya.

Mungkin untuk kedepannya Pak Jokowi mesti lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata. Karena bagaimanapun juga beliau sudah melewati era pemerintahan pertamanya dan memasuki periode kedua. 

Menunjuk "muka" orang lain sebagai pihak yang menimbulkan masalah justru akan berbalik arah. Mereka yang dipersalahkan malah akan "menyerang" balik dengan pernyataan, "Selama 5 tahun ini ngapain saja?".

Adakalanya memang seorang presiden mengutarakan opini publik terkait jalanannya roda pemerintahan. Termasuk diantaranya menyinggung masalah-masalah yang tengah terjadi dan dalam proses penuntasan. Namun satu hal yang "haram" dilakukan seorang pemimpin "aktif" adalah menuduhkan penyebab masalah kepada orang lain.

Karena bagaimanapun juga menuding siapa yang bersalah dan penyebab masalah tidak akan mengubah apapun dari masalah yang sedang terjadi. Termasuk Presiden Jokowi tidak akan bisa menghapus tunggakan Rp 12,4 triliun milik Jiwasraya dengan menudingkan siapa penyebab masalah itu.