Mohon tunggu...
Agil Septiyan Habib
Agil Septiyan Habib Mohon Tunggu... Freelancer - Esais; Founder Growthmedia, dapat Dikunjungi di agilseptiyanhabib.com

Plan, Create, Inspire

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Heboh Mahar Menteri 500 Miliar, Pertanda Menteri Perlu Dipilih Langsung oleh Rakyat?

26 November 2019   07:10 Diperbarui: 26 November 2019   07:13 3139
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humprey Djemat | Sumber gambar: www.tribunnews.com

Sistem pemerintahan presidensial yang kita anut haruslah dijaga kemurniannya. Jangan sampai oknum-oknum serakah yang bersembunyi dibalik ketiak presiden terpilih turut serta "mengatur" presiden sehingga mengurangi kinerja dari tim bentukan presiden.

Kita semua tentu berharap bahwa presiden benar-benar menjadi sosok yang "merdeka" dalam memilih orang-orang kepercayaannya guna memastikan pembangunan di negeri ini berjalan secara optimal. Presiden harus menggunakan second opinion dalam menyaring kandidat tim kerjanya. Hal ini untuk mencegah adanya endorse calon menteri bermahar. Apakah Presiden Jokowi sudah benar-benar menunaikan hak prerogatifnya dengan sebagaimana mestinya? Semoga.

Salam hangat,

Agil S Habib

Refferensi :

[1] ; [2]

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun