Modal Sosial Politisi dan Kader Partai dari Kalangan Pengusaha Penunjang Kemenangan PDI-P di Klaten

#poliTEAc

Tidak salah apabila kita berasumsi bahwa modal politik paling kuat bagi para politisi yang datang dari kalangan pengusaha adalah ekonomi atau uang, karena tidak dipungkiri bahwa faktor pendanaan atau modal ekonomi tentu berperan besar untuk biaya tahap-tahap pilkada kandidat dan tim pemenangan mereka. Terlebih apabila dilihat dari data laporan dana kampanye, PDI-P di Klaten memiliki banyak tim pemenangan, bahkan hingga tingkat RW (KPU Klaten, 2021). Akan tetapi setelah berdialog dengan beberapa politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Klaten, ternyata terdapat faktor lain yang nampaknya memegang peran sangat penting dalam kemenangan besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada tiap momentum pemilihan umum, yaitu modal sosial. 

Modal sosial  didefinisikan sebagai atribut individu dan berhubungan satu sama lain guna meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah kolektif. Terdapat tiga jenis modal sosial yang sangat penting dalam studi tindakan kolektif: (1) kepercayaan, (2) jaringan dan (3) peraturan formal dan informal atau institusi (Svendsen & Svendsen, 2009). 

Politisi dan kader partai dari kalangan pengusaha tidak hanya memanfaatkan uang untuk memenangkan pemilu, tetapi juga modal sosial yang mereka miliki yang bahkan sudah terbentuk jauh sebelum mereka mengikuti kontestasi pemilihan umum. Modal sosial ini terbentuk karena interaksi mereka sebagai pemilik usaha dengan masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat sekitar yang sudah terbiasa dengan kehadiran para pemilik usaha menjadikan rasa kepercayaan itu sudah terpupuk sejalan dengan waktu, dengan catatan pemilik usaha memang memiliki citra yang baik di tengah masyarakat. Masyarakat sekitar yang mungkin sudah merasakan manfaat dari kehadiran para pengusaha di sekitar, jadi tidak ragu untuk mendukung mereka pada masa di mana mereka terjun ke politik. 

Hal ini penulis simpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu politikus PDI-P yang sekarang sedang menjabat sebagai anggota DPRD, beliau memiliki usaha angkringan yang sudah dibangun jauh sebelum beliau terjun ke politik. Status beliau sebagai pengusaha angkringan yang sudah memiliki jaringan luas, baik itu dengan pembeli ataupun dengan sesama penjual angkringan lainnya, telah membangun modal sosial yang tinggi bagi beliau. Keberadaan beliau di tengah masyarakat sudah dirasakan, jaringan sudah terbentuk, dan kepercayaan sudah terpupuk, sehingga memudahkan beliau untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Beliau juga mengamini bahwa mayoritas dukungan pada masa beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPRP, datang dari jaringan sesama pengusaha angkringan. 

Manfaat modal sosial yang dimiliki oleh seorang politikus dan kader partai berimbas tidak hanya pada individu tersebut, tetapi juga pada citra identitas partai yang melekat pada mereka, dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). 

Kemudian timbul pertanyaan, apakah dengan angka kemenangan PDI-P di Klaten yang besar disebabkan karena partai diisi mayoritas oleh para pengusaha? 

"Realitasnya pasti kebanyakan akan memiliki bisnis, apakah bisnis itu kemudian sudah dari sebelum berkecimpung di politik atau setelah di politik. Namun satu hal yang pasti dan harus digarisbawahi, temen-temen yang ada di politik itu silakan berbisnis tapi jangan sampe bisnisnya yang berkaitan dengan APBD atau APBN. Artinya jangan sampai ada konflik kepentingan disitu yang kemudian bisa membuat adanya penyalahgunaan wewenang"

"Saya juga tidak bisa menjawab karena tidak tahu detail, tapi memang kebanyakan temen-temen ini sebelum masuk di politik sudah memiliki usaha"

Hal tersebut disampaikan oleh Hamenang Wajar Ismoyo selaku Ketua DPRD dari fraksi PDI-P dalam wawancara yang penulis lakukan dengan beliau. Di sini beliau menegaskan bahwa meskipun banyak politisi PDI-P yang datang dari kalangan pengusaha, akan tetapi apabila mereka sudah terpilih menjadi pejabat daerah, maka mau tidak mau mereka harus "melepaskan" usaha mereka, dalam arti mereka tidak boleh terjun langsung untuk mengelola usaha tersebut. 

Melihat sejarah pencalonan kandidat dari PDI-P di pilkada Klaten yang seringkali mencalonkan pertahana atau calon dari kalangan mantan pejabat sebelumnya, dapat dikatakan bahwa strategi partai PDI-P  dalam memilih kandidat untuk berkontestasi dalam pemilihan umum adalah mereka-mereka yang memang sudah memiliki modal sosial kuat, yang ternyata kebanyakan datang dari kalangan pengusaha. Hal ini pun menjadi faktor penunjang kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).