Mengubah Cincin Api Menjadi Cincin Emas
Oleh Mukhtaruddin Yakob
Dalam bulan ini, pemberitaan media diwarnai letusan beberapa gunung berapi. Letusan gunung berapi Tambora, di Nusa Tenggara Barat adalah kabar terbaru soal letusan gunung berapi. Sebelumnya, Gunung Soputan di Sulawesi Selatan, Lokon, di Sulawesi Utara sudah memberikan aba-aba. Bahkan Gunung Papandayan di Jawa Barat yang nyaris luput dari pengamatan, juga sudah memberikan sinyal menggeliat. Setelah Papandayan, Gunung Duokono di Halmahera turut meramaikan bencana vulkanik di nusantara.
Sayangnya, dari sejumlah tanda alam seperti letusan gunung berapi, pemerintah dan masyarakat terkesan tidak siaga. Bahkan, warga masih melakukan aktivitas kendati status sejumlah gunung api itu memasuki tahap bahaya.
Bangsa Indonesia selalu kaget ketika bencana datang. Reaksi sesaat seakan menjadi seremoni yang selalu berulang saban tahu. Sebelum pemerintah hadir, masyarakat telah bergerak cepat dan simultan membantu para korban. Media pun terpancing memberitakan bencana demi bencana dengan segala perkembangannya hingga soal penanganan dari masyarakat dan pemerintah. Sayangnya, ketika bencana lain muncul, maka bencana yang sebelumnya tak lagi seksi.
Indonesia yang terkenal sebagai negeri bencana nyaris tak pernah siaga dalam menghadapi bencana. Bahkan berbagai perangkat hukum tentang bencana nyaris tak berjalan. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jalan di tempat. Demikian juga dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Pengurangan Risiko Bencana juga tak efektif. Bahkan dalam waktu dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana menerbitkan Inpres soal penanggulangan kebencanaan di daerah. Kita tidak bisa menakar sejauh mana efektifitas perangkat hukum jika mind seat para stake holder dan warga soal kebencanaan masih cuek?
Bencana Tanggap
Reaktif memang telah menjadi sifat Indonesia. Semua sibuk jika telah terjadi, tapi jarang sekali bergerak dan siaga sebelum bencana itu datang. Peringatan terhadap peluang bencana kerap disampaikan, tapi kita masih tetap santai pada keadaaan. Ada kecenderungan dengan kultur kita, baru percaya jika telah mengalami sendiri atau sudah di depan mata. Apalagi ada anggapan bahwa musibah itu adalah suratan takdir dari Yang Mahakuasa.
Mitigasi dan manajemen bencana yang dirancang dan di-support berbagai lembaga nyaris tak direspon. Hanya kalangan dan komunitas tertentu yang peduli. Mitigasi bencana seakan milik PMI, Basarnas, BNPB dan BPBD. Sementara yang lainnya mengabaikan begitu saja.
Pencegahan risiko bencana bagi masyarakat dianggap angin lalu. Lihat saja kasus gunung berapi. Gunung Seulawah Agam, satu dari 19 gunung berapi yang berstatus waspada. Dari 120 gunung berapi yang ada di Indonesia, Seulawah Agam sudah dua kali berstatus waspada. Tapi apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat sendiri?
Masyarakat sekitar dan pemerintah sendiri belum mengambil langkah apa pun, selain komentar di media massa. Ada puluhan perkampungan berada di sekitar Gunung Seulawah. Ada puluhan ribu warga dan makhluk hidup mendiami kawasan ini. Bahkan kemukiman Lamteuba persis berada beberapa kilometer dari kawah gunung Seulawah. Bahkan bekas letusan gunung Seulawah Agam yang terjadi 500 tahun silam masih ada, seperti batu alam.
