Pada bulan Mei tahun 2022, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dengan GRO Fisheries Training Program dan University of Akureyri telah mengadakan pelatihan yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta akademisi untuk memperoleh gambaran terkait pengelolaan sumber daya ikan di Negara Islandia.
Sesuai pemaparan yang diberikan oleh akademisi pada University of Akureyri di Islandia, industri perikanan di negara ini merupakan salah satu pilar utama ekonomi. Dalam pemanfaatan eksploitasi sumber daya perikanan yang berkelanjutan, Islandia melakukan penerapan sistem Individual Transferable Quotas (ITQs) sejak pada tahun 1990, dengan memberikan pembagian kuota permanen. Kuota tersebut dapat disewakan/dijual dengan ketentuan tertentu.
Sistem ITQ juga menciptakan insentif bagi nelayan untuk beroperasi secara ekonomis dan efisien. Penetapan kuota dapat dialihkan, sehingga pemilik kuota dapat menyewakan atau menjual kuota yang dimiliki. Hal tersebut menciptakan insentif keuangan untuk memaksimalkan laba bersih yang dihasilkan pada kuota yang dimiliki. Pada akhirnya, kapal perikanan yang kurang efisien dapat keluar dari sistem, yang dikompensasi melalui penjualan kuota.
Prinsip keberlanjutan sumber daya perikanan juga diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Melalui kebijakan penangkapan ikan terukur, Â KKP telah membuat terobosan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Sehingga sesuai dengan prinsip diatas, KKP dapat mengambil pembelajaran dari penerapan sistem ITQ yang telah diimplementasikan oleh negara Islandia. Meskipun karakteristik perairan dan spesies berbeda antara Indonesia dan Islandia, akan tetapi melalui sistem ini Islandia telah menunjukkan dampak  keberhasilan melalui efisiensi, penurunan fishing effort (armada perikanan tangkap) secara signifikan, dan peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap (stok ikan).Â
Kedepan, diharapkan studi seperti ini dapat terus dijalankan agar peningkatan dari kapabilitas dan pengetahuan sumber daya manusia baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun akademisi dapat terus ditingkatkan. Sehingga setiap pengambilan kebijakan dapat berbasis dari ilmu pengetahuan.
