Mohon tunggu...
Fandi Sido
Fandi Sido Mohon Tunggu... swasta/hobi -

Humaniora dan Fiksiana mestinya dua hal yang bergumul, bercinta, dan kawin. | @FandiSido

Selanjutnya

Tutup

Politik

Isu Penetapan Jadi Produk Kampanye

10 September 2011   15:25 Diperbarui: 26 Juni 2015   02:04 218
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi (jogjalive.com)

[caption id="" align="alignnone" width="640" caption="Ilustrasi (jogjalive.com)"][/caption] Isu penetapan langsung gubernur dan wakil gubernur menjadi produk kampanye yang paling menarik bagi tiga pasangan salon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta kali ini. Dari tiga pasangan calon pemangku jabatan tertinggi di kota Gudeg ini, semuanya mengusung dukungannya terhadap isu penetapan dan keistimewaan Yogyakarta. Hal ini terlihat dari media-media kampanye resmi yang dipublikasikan ketiga pasangan. Semuanya menegaskan sikap mereka mendukung penetapan. Jelas saja, mengusung isu penetapan dianggap sesuatu yang lumrah bagi calon pemimpin daerah kota Yogyakarta. Dalam sebuah spanduk salah satu calon, bahkan dilampirkan gambar Sultan Hamengkubuwono X sebagai bukti dukungan dua arah yang terjalin antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dengan keraton. Yogyakarta akan menggelar pemilukada tingkat kota pada 25 September mendatang. Tiga pasang calon yang akan menjadi pilihan rakyat adalah Zuhrif Hudaya-Aulia Reza Bastian, Ahmad Hanafi Rais-Tri Harjun, dan Haryadi Suyuti-Imam Priyono. Masa kampanye  dimulai 8 September 2009. Saat ini hampir di seluruh bagian kota Yogyakarta dipasang atribut-atribut kampanye ketiga pasang calon kepala daerah dengan slogan dan visinya masing-masing. Ketiganya meyakinkan masyarakat Yogya bahwa mereka mendukung ditetapkannya Sultan Hamengkubuwono X dan Pakualam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. Hingga kini rancangan undang-undang keistimewaan Yogyakarta belum menemui titik terang antara keinginan masyarakat Yogyakarta dengan rumusan yang ditawarkan pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan pembahasan keputusan tentang keistimewaan, termasuk ihwal penetapan kepala daerah tingkat satu, belum meyakinkan masyarakat. Dalam sebuah kesempatan, Sri Sultan menyatakan dukungannya terhadap proses pilkada yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sementara itu, menurut Ketua KPU kota Yogyakarta Nasrullah, ketiga pasang calon harus menyelaraskan visi dan misi mereka dengan karakter kota Yogyakarta. ====== Terkait: Belum Dicoblos, Sudah Nerobos ======

Tulisan-tulisan Lainnya

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun