Mohon tunggu...
Afriza Yohandi Putra
Afriza Yohandi Putra Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

NIM : 43223110005 | Program Studi : Sarjana Akuntansi | Fakultas : Ekonomi dan Bisnis | Jurusan : Akuntansi | Universitas : Universitas Mercu Buana | Dosen : Prof. Dr. Apollo, M.Si., Ak.

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Diskursus Sigmund Freud dan Fenomena Kejahatan Korupsi di Indonesia

23 November 2024   23:54 Diperbarui: 23 November 2024   23:54 30
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kasus Korupsi di Sektor BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali menjadi target korupsi karena besarnya dana yang dikelola. Analisis Freud terhadap perilaku koruptor di sektor ini meliputi:

  • Id: Keinginan untuk memperkaya diri sendiri melalui manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan aset BUMN mencerminkan dominasi id yang kuat.
  • Ego: Pelaku menggunakan argumen seperti "dinamika bisnis memaksa saya untuk bertindak demikian" atau "tidak ada yang akan mengetahui" untuk membenarkan tindakan mereka, yang merupakan fungsi ego dalam merasionalisasi perilaku koruptif.
  • Superego: Ketidakberadaan superego yang kuat terlihat dari kurangnya tindakan pencegahan internal dan etika kerja yang rendah dalam institusi, memungkinkan korupsi berkembang tanpa hambatan moral.

Implikasi Teori Freud dalam Kebijakan Anti-Korupsi

Berdasarkan analisis di atas, teori Freud menawarkan beberapa implikasi penting untuk pengembangan kebijakan anti-korupsi di Indonesia:

1. Pendidikan dan Pembentukan Karakter

Membangun sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral. Pendidikan karakter yang kuat dapat membantu memperkuat superego individu sejak dini, membuat mereka lebih tahan terhadap godaan korupsi di masa depan.

2. Pengembangan Kesadaran Diri dan Pengendalian Diri

Program-program yang mengembangkan kesadaran diri dan pengendalian diri dapat membantu individu dalam mengelola dorongan id mereka. Teknik-teknik seperti pelatihan mindfulness dan manajemen stres dapat membantu individu untuk tetap tenang dan tidak tergoda untuk melakukan tindakan koruptif ketika menghadapi tekanan.

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Implementasi sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya publik dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Teknologi seperti blockchain dan sistem e-governance dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk korupsi.

4. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Adil

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun