Ekonomi, Politik dan Internasional
Ekonomi Politik Internasional merupakan gabungan dari kata ekonomi, politik dan internasional. Tiga diksi dengan bidang yang berbeda dan makna yang berbeda pula. Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang menjelaskan mengenai perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, oleh karena itu Ekonomi memiliki korelasi yang kuat dengan aspek tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam sebuah proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki, kegiatan memproduksi sesuatu dan melakukan pengiriman atau distribusi. Politik merupakan salah satu bentuk aksi demi mendapatkan kekuasaan, pengakuan dan pengaruh oleh lainnya dengan mengedepankan kepentingan bersama (F.Isjawara). Politik juga menjelaskan mengenai keterkaitan antara perumusan dan implementasi sebuah kebijakan. Internasional merupakan makna dari batas yang dilakukan dalam politisasi ekonomi tidak hanya dalam lingkup satu negara saja, namun melewati batas negara atau taraf global. Tiga diksi tersebut menjadi satu dalam sebuah studi yang mempelajari keterkaitan antara Ekonomi Politik Internasional
Pengertian Ekonomi Politik Internasional
Ekonomi Politik Internasional merupakan sebuah ilmu dalam studi Hubungan Internasional, jadi studi ini tidak hanya menjelaskan perihal bisnis, jual beli maupun perdagangan namun juga secara kompleks menjelaskan keterkaitan atau korelasi antara ilmu perekonomian yang dikaitkan dengan isu dan kepentingan politik dengan taraf internasional yaitu antar negara lain atau non negara seperti MNC (Multi National Corporate). Perekonomian merupakan salah satu bidang yang terpolitisasi oleh pihak yang terlibat dalam perekonomian tersebut, demi tercapainya kepentingan pribadi, kelompok, dan kepentingan bersama di sektor ekonomi. Ekonomi Politik Internasional dapat juga dimaknai sebagai sebuah pertarungan politik antar kedua belah pihak di dalam sistem ekonomi global. Menurut Thomas Outley Ekonomi Politik Internasional adalah studi tentang bagaimana sebuah kepentingan yang berkaitan dengan ekonomi dan proses berpolitik beriringan membuat sebuah kebijakan pemerintah.
Kajian studi Ekonomi Politik Internasional menurut Thomas Oatley terbagi dalam empat masalah sentral :
- Sistem Perdagangan Internasional, isu ini dilihat oleh akademisi sebagai sebuah pertarungan perihal politik diantara mereka yang kuat dan lemah membentuk sebuah operasi, kreasi serta konsekuensi dari sistem pusat yakni WTO (World Trade Organization).
- Sistem Moneter Internasional, isu seperti halnya Sistem Perdagangan Internasional bahwa pertarungan politik yang berlangsung antara yang kuat dan yang lemah yang membentuk operasi, kreasi serta konsekuensi, sistem ini lebih memberikan kebebasan dalam melakuka transaksi ekonomi oleh masyarakat yang menetap di negara yang berbeda
- Perusahaan Multinasional (MNCs), sama halnya dengan isu diatas mengenai pertarungan antara yang lemah dan kuat dari adanya aktivitas MNC dalam upaya membentuk pemerintah dalam membuat regulasi MNC
- Pembangunan Ekonomi, isu ini lebih menekankan fokus strategi pemerintah di negara berkembang.
Contoh Ekonomi Politik Internasional
Contoh kasus Ekonomi Poltik Internasional adalah pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung, proyek ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok, dalam realisasinya tidak semulus yang diharapkan, Tiongkok dalam proyek kali ini kerap mempolitisasi proyek ini, dilansir dari CNBC Indonesia, Tiongkok memberi suku bunga dengan besaran 3,4% untuk pengadaan proyek ini, persentase ini diatas target yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia yakni hanya 2%, berbeda dengan Jepang yang awalnya telah menawarkan proyek ini dengan memberi pinjaman Bungan sebesar 0,55% -1,1 % dengan tenor waktu 20-30 tahun. Namun pemerintah Indonesia lebih memilih Tiongkok dalam pengadaan kereta cepat.
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung juga menghadapi tantangan ke depan terkait biaya pembangunan Kereta Cepat, pemerintah Indonesia telah meminjam dana senilai US$ 560 juta setara Rp 8,3 triliun, dan ditambah Tiongkok menginginkan utang proyek kereta cepat dicover oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam kasus tersebut terlihat bahwa permainan politik di bidang ekonomi Tiongkok sangat menonjol dalam pembangunan Kereta Cepat di Indonesia, Tiongkok menargetkan APBN Indonesia sebagai jaminan jika Indonesia tidak mampu membayar hutang yang diberikan karena melihat potensi okupansi penumpang yang dinilai tidak sanggup memenuhi jumlah hutang dengan tenor 20 tahun dengan bunga 3,4%.
Ekonomi Politik Internasional menjadi isu yang terus berkembang di berbagai negara, hubungan antar negara di bidang perekonomian pasti terdapat unsur politisasi yang terjadi, dalam politisasi ekonomi terdapat salah satu dari empat masalah sentral yang terjadi.
