Belum selesainya kontroversi rencana pelaksanaan hukuman mati (baca: PM Australia: Balaslah Bantuan Tsunami dengan Batalkan Eksekusi Mati) untuk warga negara asal Australia yaitu Andrew Chan (31 tahun) dan Myuran Sukumaran (33 tahun) pemimpin kelompok perdagangan narkoba yang disebut Bali Nine yang masih belum jelas kapan dieksekusinya, lagi-lagi Presiden Brazil yang bernama Dilma Rousseff menolak surat kepercayaan duta besar Indonesia atau credential sebagai protes eksekusi mati warga Brazil di Indonesia dan rencana hukuman mati dua warga dalam waktu yang dekat ini.
Kejadian ini membuat saya heran karena orang nomor pertama di Brazil yang berkedudukan sebagai presiden sampai harus memutuskan hubungan diplomatik hanya untuk membela warganya yang jelas- jelas melakukan pelanggaran hukum dengan mengedarkan barang haram berupa narkoba dinegara orang lain seperti Indonesia ini. Apakah sebagai seorang presiden sampai harus menutup sebelah mata ? yang hanya memikirkan warga negaranya saja tanpa memikirkan akibat dari ulah yang dilakukan oleh warga negaranya dinegara lain.
Akibat dari ulah pengedar narkoba salah satunya warga negara Brazil, banyak berbagai keluhan dari berbagai kalangan karena sebagian besar incaran pengedar narkoba adalah remaja yang secara psikologis kejiwaannya masih labil sebelum ia beranjak ke masa dewasa. Banyak godaan yang menjerumuskan terutama untuk memakai narkoba sehingga orang tua yang anaknya terjerumus narkoba pasti sangat syok dan terkejut karena seorang anak yang menjadi harapan sukses dimasa depan malahan hancur ditengah jalan. Belum lagi jika seseorang yang telah ketergantungan narkoba maka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya dan untuk mendapatkan barang haram tersebut tidaklah gratis atau dengan kata lain menggunakan uang untuk membelinya, hal yang dilakukan seorang anak pasti merengek untuk minta kepada orang tuanya.
Ironisnya lagi, para pengedar narkoba tidak pernah memakai barang haram tersebut karena sudah mengetahui bahwa pemakaian narkoba tidak memberikan manfaat apapun yang ada membuat tubuh menjadi rusak dan efek ketergantungan. Para pengedar narkoba hanya mencari keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dinegeri orang lalu pulang kenegara asal untuk menikmati hasil dari pengedaran narkoba tanpa memiliki perasaan bersalah apapun dan apabila tertangkap oleh negara orang lain juga akan mencoreng nama baik negara asalnya. Apakah hal seperti ini tadak pernah terlintas sedikitpun dipikiran Presiden Brazil? Masihkah hal seperti ini menjadi pegangan kuat untuk tetap protes eksekusi hukuman mati terhadap warganya yang telah melakukan kejahatan besar- besaran yang akan merugikan kedua belah pihak.
Memutuskan hubungan diplomatik mencerminkan bahwa Presiden Brazil tidaklah bijak dalam mengatasi sebuah permasalahan besar apalagi telah melibatkan negara lain. Hal ini sama saja Presiden Brazil telah ikut campur dalam kewenangan penegakkan hukum di Indonesia dan menghina proses hukum yang ada di Indonesia. Lagi pula hukuman mati yang dijalankan di Indonesia sudah memilki Undang Undang yang jelas mengenai pengedaran narkoba beserta ketentuan hukuman yang harus diterima bagi yang melanggar dan juga sudah menjadi pertimbangan secara matang sebagaimana menjalankan amanat dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Sebagai bangsa yang bermartabat dan memilki harga diri yang berkedaulatan rakyat seharusnya pemerintah jangan terlalu lama menunda eksekusi mati orang yang sudah jelas merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Buktikan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negeri yang tegas dan memiliki konsitusi yang bebas dari tekanan negara lain. Pencabutan diplomatik yang dilakukan oleh negeri Brazil sebut saja hanya sebuah sentilan kecil yang ingin menguji Indonesia menjadi negeri yang lebih baik dan lebih berani. Salam Indonesia Tercinta, Indonesia Jaya.