Mohon tunggu...
Afrida Putri Eskasari
Afrida Putri Eskasari Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi

Akhir tidak selalu buruk, sering kali itu menyamar sebagai permulaan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Tirani Mati di Sini!

22 Agustus 2024   21:08 Diperbarui: 22 Agustus 2024   21:08 108
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Instagram @fha.sarah

Langkah DPR untuk menganulir putusan MK terkait pilkada mengundang kekhawatiran mendalam. Keputusan MK sebelumnya yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik kini terancam diabaikan demi kepentingan politik dinasti. Langkah ini, jika terealisasi, bukan hanya mencederai semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak awal, tetapi juga menciptakan tirani politik baru yang sangat merugikan rakyat. 

Kebijakan DPR yang berupaya untuk membatalkan keputusan MK jelas mencerminkan kepentingan elit politik yang ingin mempertahankan dominasi mereka dalam ranah pemerintahan daerah. 

Pengabaian terhadap putusan MK, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang adil dan transparan, menunjukkan betapa rentannya sistem politik kita terhadap manipulasi kekuasaan. Ketika keputusan hukum yang seharusnya melindungi kepentingan publik dapat diubah hanya untuk menguntungkan segelintir pihak, kita berada di ambang keruntuhan demokrasi.

DPR seharusnya bertindak sebagai penjaga konstitusi dan pemegang amanat rakyat. Namun, rencana untuk menganulir putusan MK menandakan sebuah kemunduran besar dalam komitmen lembaga ini terhadap prinsip-prinsip demokrasi. 

Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, DPR tampaknya lebih mementingkan stabilitas politik internal dan kepentingan dinasti. Ini berpotensi mengubah pilkada dari sebuah mekanisme demokrasi menjadi alat bagi kekuasaan politik untuk memperpanjang masa jabatan mereka secara tidak sah. Ketika demokrasi dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan daripada melayani rakyat, tirani politik akan merajalela.

Jika DPR terus melanjutkan rencana ini tanpa pertimbangan mendalam tentang dampak sosial dan politiknya, kita akan menyaksikan berkurangnya kualitas demokrasi di Indonesia. Maka, saatnya bagi masyarakat untuk bersuara dan menuntut agar lembaga legislatif kembali pada jalur konstitusi dan mendengarkan suara rakyat yang benar-benar menginginkan perubahan yang adil dan transparan. Tirani mati di sini, atau setidaknya, harus mati di sini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun