Afriantoni
[Pemerhati Pendidikan]
Terkadang saya bingung menerjemahkan nasionalisme secara utuh. Keberadaan kita di negeri sendiri dianggap tidak nasionalis jika bertentangan dengan Pancasila.
Tetapi, ketika Pancasila dimajukan sebagai pedoman hidup bernegara sebagian memahaminya sebagai upaya kebebasan bernegara terkesan demokratis.
Ketika itu pula, guru di kelas menjadi gamang antara mengajarkan ideologi negara dengan paham keagamaan. Bagi guru yang paham semua bisa dipadukannya sehingga pemahaman anak sejalan dengan ajaran agama. Tetapi bagi guru yang kurang paham justru mengajar tentang Pancasila dan jalan hidup sebagai manusia secara parsial.
Dulu, jatuhnya Orde Baru karena ideologi Pancasila melebihi ajaran agama. Begitu detailnya setiap warga negara harus mengikuti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) beserta butir-butirnya melalui BP7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Belum lagi penjelasannya begitu lengkap sebagai manusia yang Pancasilais.
Tetapi, justru karena ideologi inilah rezim Soeharto jatuh dan mengalami reformasi total. Pancasila kehilangan arah dan tatanan sosial berubah. Ideologi Indonesia sempat mengalami stagnasi. Walaupun kemudian bangkit kembali.
Pembinaan Pancasila selama 20 tahun belakangan hanya melalui kurikulum sekolah dan kegiatan simultan kurang sistematis dan cenderung berdampak pada ideologi apa saja.
Kini pemerintah mendirikan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) atau sering disebut UKP Pancasila diketuai Dewan Pengarahnya adalah Megawati. Sedangkan Kepala diduduki Yudi Latif. Seharusnya dapat berdampak luas agar peran dan fungsi lembaga ini hidup dan menyatu dengan masyarakat.
Belum banyak bekerja, malah Megawati sebagai ketua pengarah unit dan mantan Presiden RI ini mendorong UKP Pancasila ini menjadi Badan khusus untuk menangkal radikalisme dan fundamentalisme. Seiring waktu Presiden Jokowi pun seolah mendukung UKP Pancasila menjadi Badan. Ide ini tentu bertujuan agar pembinaan Pancasila lebih sistematis dan berdampak kepada kehidupan masyarakat luas.
Untuk itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggelar rapat dengan sejumlah menteri di Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (10/1/2017) malam. Rapat ini membahas perubahan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Usul dari rapat ini sejalan dengan Megawati yakni Badan ini akan memiliki "power" setingkat dengan menteri.
