Silih berganti permasalahan mendera bangsa ini. Berbagai kasus yang menimpa seakan memberikan cobaan tentang kedewasaan masyarakat Indonesia. Bukankah dengan ujian akan diketahui, lulus atau tidaknya masyarakat kita? Berhasil atau tidaknya bangsa kita mengatasi permasalahan?
Berbagai kasus yang muncul dari bermacam sektor kehidupan seperti hukum, perekonomian, pendidikan, kemiskinan, bencana alam sampai pada masalah sosial kemasyarakatan yang timbul menuntut orang yang ahli di bidangnya untuk ikut mencoba 'menyelesaikan‘. Sayangnya model penyelesaian yang dipilih oleh para ahli adalah dengan ikut berkomentar dan mengeluarkan pendapat. Alhasil, yang didapat bukannya sebuah solusi yang praktis dan komprehensif, namun hanya silang pendapat antar para ahli yang semakin memperkeruh suasana. Padahal, sangat mungkin pendapat itu adalah pesanan pihak-pihak tertentu. Bagaimanapun, memang kebebasan menyatakan pendapat sangat dilindungi oleh konstitusi. Dari pendapat itulah, masyarakat mencoba mengambil kesimpulan sendiri dari sudut pandang masing-masing, tanpa melihat sebuah persoalan dari perspektif yang lain. Padahal jika dalam porsi yang wajar, tanpa ada kepentingan tertentu yang masuk didalamnya, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan kebersamaan.
Masyarakat Indonesia yang mudah terbawa opini media, membuat permasalahan menjadi sebuah episode demi episode yang sejenak panas dan kemudian hilang tak berbekas. Lebih mirip sebuah opera yang dimainkan oleh tokoh-tokoh berbeda di setiap skenarionya, namun tetap memiliki tokoh utama. Entah sebagai protagonis maupun antagonis. Tidak pernah ada solusi yang dapat diambil, meskipun semua elemen mencoba untuk berpendapat. Tengoklah, kasus besar macam korupsi Edi Tansil, kasus BLBI, sampai kasus yang membuat DPR turut campur seperti Kasus Century ternyata kemudian hilang. Tidak ada kelanjutan yang setara dengan kehebohan yang timbul pada awalnya.
Saat ini media dan masyarakat sedang sangat berkonsentrasi untuk beropini masalah makelar kasus yang didengungkan pertama kali oleh mantan Kabareskrim, Susno Duadji. Sekali lagi, karena mungkin ada ‘dendam' kepada hal-hal yang berbau Kementerian Keuangan, kasus yang awalnya didengungkan sebagai "Ada Markus di Tubuh Polri" akhirnya fokus pembahasan berpendar pada "Gayus, Sang Pegawai Pajak". Dengan segala hormat, elemen dari setiap institusi di negeri ini sangat berpeluang untuk melakukan tindakan amoral seperti Gayus. Hanya saat ini DJP yang kebagian jatah untuk diingatkan. Dan menariknya, dengan besar hati orang-orang pajak mengakui akan adanya kecelakaan dalam proses reformasi birokrasi ini. Ada kata maaf, ada komitmen untuk mempertanggungjawabkan kesalahan dan terus memperbaiki diri.
Kita akan lihat, apakah masalah ini akan semakin membesar dan kemudian hilang, ataukah akan ada solusi. Berkaca dari pengalaman yang lalu, ada keyakinan yang besar bahwa kasus ini akan menguap seiring berjalannya waktu dengan dipengaruhi munculnya kasus yang ‘lebih menarik' untuk disantap media.
Sudah menjadi hal yang wajar jika suatu permasalahan itu dibahas dalam sisi yang adil dan berimbang. Saatnya kebebasan berpendapat tetap dilandaskan pada etika moral bangsa Indonesia yang berbudi pekerti luhur. Saatnya pula berpendapat dengan ilmu, bukan pada nafsu dan kepentingan. Dengan demikian, semoga akan ada solusi untuk negeri.
Salam.
