Akhir-akhir ini media masa Internasional disibukkan dengan berita penculikan dan berbagai aksi kekerasan di Nigeria yang dilakukan oleh kelompok yang terkenal dengan sebutan “Boko Haram”. Nama asli dari kelompok ini sebetulnya adalah Jama'atu Ahlis Sunnah Lidda'awati wal-Jihad yang artinya "Orang yang Teguh Menyebarkan Ajaran Rasul dan Jihad", yang dipimpin oleh Abubakar Shekau. Namun penduduk kota Maiduguri yang berbahasa Hausa, tempat kelompok ini bermarkas, menamakannya Boko Haram yang dalam bahasa Hausa diterjemahkan sebagai 'Pendidikan Barat adalah Dosa'. Dalam berbagai aksinya mereka menculik 267 siswi di sebuah sekolah di wilayah Borno untuk dijadikan sebagai tawanan.
Peristiwa penculikan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram tersebut telah mengundang kecaman dunia Internasional. Mereka menyebut aksi itu adalah bentuk terorisme, penindasan dan pelanggaran terhadap Hak Azazi Manusia (HAM) yang wajib diakhiri. Negara-negara seperti Amerika, Inggris, Israel, Cina dan lainnya mulai menawarkan bantuan untuk menumpas aksi di Nigeria tersebut.
Diskriminasi dan HAM
Nigeria merupakan salah satu negara di bagian Barat Afrika dengan jumlah penduduk lebih dari 160 juta jiwa. Negara ini dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam yaitu minyak bumi, namun negara ini juga terkenal karena beberapa bagian di wilayahnya merupakan daerah termiskin di benua Afrika bahkan dunia, terutama wilayah Bornu yang terletak di bagian utara Nigeria. Fakta di atas membuktikan bahwa warga negara Nigeria masih jauh dari hidup sejahtera, karena banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lahirnya kelompok Boko Haram yang berpusat di Bornu, merupakan respons dari ‘penderitaan’ tersebut, dimana bertahun-tahun mereka diabaikan oleh pemerintah yang berkuasa dari aspek pendidikan dan kesehatan sehingga mereka hidup seakan tidak punya harapan. Pemerintah Nigeria yang berpusat di Abuja selalu melakukan diskriminasi terhadap wilayah ini yang notabene berpenduduk Muslim. Pertanyaannya, bukankah bentuk diskriminasi dan ketidakadilan pemerintah merupakan pelanggaran terhadap HAM? Dan mengapa ketika pemerintah Nigeria melakukan pemberangusan kelompok Boko Haram tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM? Malah ketika kelompok ini melakukan perlawanan kepada pemerintah yang bersikap tidak adil kepada rakyatnya dianggap sebagai bentuk tindakan terorisme dan melanggar HAM. Keadaan-keadaan seperti ini harus kita cermati, karena rakyat di negara manapun cenderung akan melakukan perlawanan ketika mereka mendapat diskriminasi dan tindakan kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Meskipun demikian, bukan berarti kita melegitimasi tindakan yang mereka lakukan sebagai tindakan yang wajar, akan tetapi kita harus memperhatikan bahwa keadilan dan kesejahteraan adalah hak setiap warga negara manapun di dunia ini. Apa pun alasannya, pelanggaran terhadap Hak Azazi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok Boko Haram tidak dapat dibenarkan.
Bukan Konflik Bernuansa Agama
Secara sepintas kita melihat peristiwa di Nigeria tersebut mengarah kepada konflik antar umat beragama yaitu antara umat Muslim dengan umat Kristiani, dimana kelompok Boko Haram menyerang wilayah mayoritas berpenduduk Kristen dan menculik siswi dari sekolah-sekolah pemerintah dengan sistem pendidikan barat. Namun alasan yang melatarbelakanginya adalah, pemerintah Nigeria telah melakukan diskriminasi dengan tidak adanya sekolah-sekolah Islam di wilayah yang berpenduduk muslim, sebaliknya pemerintah mendirikan sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan barat di wilayah tersebut. Akibatnya, umat Islam Nigeria memilih untuk tidak bersekolah dan memilih untuk sekolah di rumah, mereka menganggap pendidikan dengan mengadopsi sistem barat adalah haram. Mereka menginginkan pemerintah mendirikan sekolah-sekolah yang menggunakan sistem ajaran Islam sesuai dengan agama yang mereka anut. Di sisi lain pemerintah yang berkuasa merupakan representasi dari umat Kristiani yang mereka anggap sebagai musuh Islam. Mereka menginginkan pemerintahan dikuasai oleh umat Islam, pemberlakuan dan penegakan syari’at Islam di seluruh wilayah Nigeria dengan cara melakukan pemberontakan dan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah.
Mengatasnamakan agama untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah cara yang elegan, karena dapat menimbukan konflik yang lebih luas. Agama Islam bukanlah agama yang identik dengan kekerasan seperti penilaian dari sebagian golongan yang skeptis terhadap Islam. Agama Islam adalah agama “rahmatan lil ‘alamin” (rahmat bagi seluruh alam) yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan. Disamping itu sejarah sudah mencatat bahwa agama Islam menyebar tidak melalui melalui kekerasan tapi dengan jalan dakwah. Sejarah juga telah mencatat bahwa di Madinah orang Muslim dan Non-Muslim hidup berdampingan secara damai tanpa adanya konflik. Untuk itu, PBB sebagai lembaga dunia yang menaungi persoalan-persoalan penindasan, diskriminasi dan pelanggaran terhadap HAM sudah seharusnya tidak melihat persoalan secara parsial, harus dengan pengamatan secara komprehensif untuk memberikan solusi terbaik, sehingga terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Nigeria khususnya dan umat manusia di dunia ini umumnya.
Opini ini pernah dimuat di Riau Pos, Mei 2014.