Kendali AS terhadap Indonesia sebagai Negara Maju

Terjebak dalam Labeling Barat

Dikuti dari CNBCIndonesia.com , Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kebijakan AS terbaru itu merupakan suatu hal yang membanggakan. Respon dari kebijakan tersebut sungguh tidak tepat karena hanya membuat perdagangan indonesia   mengalami penurunan yang menyebabkan utang makin membengkak akibat pinjaman dari luar negeri.

Beberapa faktor pertimbangan yang digunakan USTR menghapus negara berkembang dengan predikat negara maju, yakni 

(1) ambang batas yang ditetapkan bank dunia untuk memisahkan negara 'berpenghasilan tinggi' dengan negara  Pendapatan Nasional Bruto per kapita yang lebih rendah. (

2) faktor pangsa perdagangan global 

(3) keanggotaan Uni Eropa/ UE 

(4) Keanggotaan organisasi kerja sama dengan pembangunan ekonomi (OECD) 

(5) serta keanggotaan negara dalam G20. USTR hanya melihat pertimbangan tersebut tapi abai dalam mempertimbangkan angka kematian bayi dan angka harapan hidup saat lahir.  

Kebijakan ini hanya membuat AS menekan defisit perdagangannya, sehingga kebijakan ini hanya menguntungkan negara adidaya tersebut. Namun bagi indonesia, kebijakan ini akan membuat ekspor turun sehingga perdagangan indonesia mengalami kerugian. Keberadaan AS juga memperkuat kebijakannya karena beberapa organisasi internasional dikendalikan oleh negara AS tersebut. 

Inilah dampak dari terterapkannya sistem Sekuler-kapitalis,  Kebijakan yang dikeluarkan hanya berlandaskan kepentingan, menguatkan sepihak dan melemahkan pihak lain. Defisit perdagangan indonesia kian merosot, lantaskah mengharapkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara adidaya AS?

Arah Perubahan Haqiqi

Agar manusia mampu bangkit harus ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran. Sebab, pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat mafahim (persepsi) terhadap segala sesuatu.  

Menuju arah perubahan haqiqi bukan hanya sebagai negara maju, harus berangkat dari sistem yang shohih yaitu sistem/ideologi islam yang mampu menyelesaikan problematika ummat termasuk aktivitas perdagangan dengan luar negeri.