Keunikan Sistem Politik Pemerintahan Negara Iran

Negara Iran yang berideologikan Islam yang tepatnya dengan madzhab Syi'ah Imam 12 (Ja'fari), menerapkan sistem politik pemerintahannya berdasarkan supremasi ulama atau yang biasa dikenal dengan 'Wilayat al-Faqih'. Pada sistem ini seorang pemimpin agama mempunyai hak untuk memberikan fatwa keagamaan sekaligus memegang kekuasaan tertinggi dalam masalah ketatanegaraan. 

Pada sistem ini dikenal pula jabatan 'Marja'i al-Taqlid' atau sebutan bagi ulama senior yang memiliki wewenang untuk memberikan fatwa hukum kepada penganut  ajarannya yang tersebar di berbagai wilayah. Dahulunya, jumlah Marja'i al-Taqlid ada 8 oang. Namun setelah naiknya Ayatullah Khomeini sebagai pemimpin revolusi Islam Iran tahun 1979, yang menjadikannya sebagai Ayatullah Udzma atau Rahbar yang mempunyai kekuasaan atas bidang politik sekaligus keagamaan atau dengan kata lain berkedudukan sebagai Marja'i al-Taqlid.

Uniknya, sistem pemerintahan Iran ini menganut 2 sistem sekaligus yakni presidensial dan parlementer. Anggota kabinet akan diangkat oleh Presiden namun harus mendapat persetujuan dari Majelis serta bertanggungjawab pada Majelis dan Presiden. Sedangkan presiden bertanggunjawab pada rakyat, rahbar dan perlemen. Selain itu lembaga legislatif negara ini atau Majelis al-Syura beranggotakan 290 orang yang dipilih melalui Pemilu setiap 4 tahun sekali dengan sistem distrik. 

Selanjutnya, kekuasaan yudikatifnya dijabat oleh seorang Ketua Justisi yang diangkat langsung oleh Rahbar untuk masa jabatan 5 tahun. Syarat mutlaknya haruslah dari Ulama Ahli Fiqh. Fungsi utamanya adalah mengangkat dan memeberhentikan ketua dan anggota Mahkamah Agung serta Jaksa Agung dan juga menyusun RUU. 

Inilah sekilas gambaran sistem politik pemerintahan negara Iran sebagai salah satu negara Islam di akwasan Timur Tengah.