Secara etimologis kata korupsi berasal dari "corruptio" atau "corruptus" berarti korup, tidak jujur, dapat disuap. Dalam Al-Qur'an, korupsi disebut dengan istilah ghoul yang berarti pengkhianatan terhadap amanah (amanah). Korupsi juga berarti kejahatan, kebusukan, amoralitas dan kebobrokan. Korupsi disebut juga dengan istilah al-suht yang berarti menjadi perantara dengan menerima ganti rugi antara seseorang dengan penguasa atas suatu kesepakatan. Menurut Khalifah Umar Ibnu al-Khattab, "Al-suht adalah ketika seseorang yang mempengaruhi lingkungan pada sumber kekuasaan menjadi perantara, menerima imbalan bagi orang lain yang mempunyai kepentingan, sehingga penguasa mengalihkan kepentingan orang tersebut. Namun, korupsi masih terjadi di Indonesia bukan sekadar akibat dari perilaku sewenang-wenang pejabat pemerintah dan birokrasi.
Korupsi juga dipicu oleh penyelewengan dalam bisnis swasta, yang merupakan konsekuensi logis dari perilaku pemilik modal dalam mengejar rente ekonomi (Herry Prijono, 2002). Korupsi sudah lama muncul hampir bersamaan dengan hadirnya manusia di muka bumi. Sejak tahun 3000 SM hingga 1000 M hingga saat ini, korupsi berkembang sesuai perkembangan zaman. Dari 3000 SM sampai tahun 1000 M, para penguasa pada umumnya tudung hakim. Ada ketegangan di sini antara, di satu sisi, norma bahwa pemberian kepada penguasa adalah hal yang wajar, dan, di sisi lain, kerinduan akan keputusan hakim yang tidak memihak. Korupsi sama dengan penyakit menyerang berbagai sektor seperti ekonomi, politik, budaya, etika, moralitas bahkan agama. Hal ini biasa disebut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau kronisme. Kolusi adalah suatu persekongkolan, kesepakatan, persetujuan atau pemahaman yang buruk untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Nepotisme merupakan tindakan atau bias yang dilakukan atas dasar hubungan kekerabatan. Sedangkan sistem kroni adalah kesepakatan bersama untuk menjalankan tugas demi keuntungan pribadi dan Kelompok.
Korupsi di Indonesia biasanya berbentuk: (MenPAN, 2002): penyalahgunaan kekuasaan, pembayaran fiktif, kolusi/konspirasi, biaya perjalanan bisnis fiktif, suap/uang pelicin, Penjarahan ilegal, penyalahgunaan fasilitas kantor, imbalan informal, penyediaan fasilitas tidak adil, bekerja tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur, bukan disiplin waktu, komisi atau transaksi penjualan/pembelian yang tidak disetorkan secara tunai Negara, menunda/memperlambat pembayaran proyek, penggalangan dana taktis, penyalahgunaan anggaran, menerima hadiah dan menerima sumbangan. Korupsi adalah sebuah tindakan hukum pidana dalam pengertian Undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut terakhir diubah dengan UU Nomor 20 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerintahan menghapuskan tindak pidana korupsi. Faktanya, itu mungkin merupakan tindakan kriminal digolongkan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria 4 (empat) unsur esensial (kejahatan) ada pelakunya bisa seseorang atau kelompok seseorang atau suatu korporasi, kegiatan tersebut menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang tersebut orang lain atau korporasi yang dilanggar oleh tindakan tersebut hak atau penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan ini dapat menyebabkan kerugian finansial perekonomian suatu negara atau negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bab I, pasal 1 angka 22 yang artinya rugi ada kekurangan uang atau surat di negara/wilayah barang berharga dan barang yang nyata dan terukur, yang merupakan hasil perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaiannya. Jika berbicara tentang arti kata keuangan negara dapat menerapkan pengertian keuangan negara yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pengertian keuangan negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Doktrin hak asasi manusia sudah berlaku diterima secara luas sebagai moral, politik, dan kerangka hukum serta sebagai pedoman membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan, penindasan dan penganiayaan tidak adil. Oleh karena itu, dalam pengertian negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia diperhitungkan sebagai fitur yang mutlak harus ada di setiap negara apa yang bisa disebut rechsstaat (Assiddiqie, 2012). Dalam konteks negara hukum melalui UUD NRI Tahun 1945, politik Hukum nasional telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti Seni Pasal 1(1) 1 Konstitusi Republik Polandia Indonesia pada tahun 1945 (Marbun: 2014). Bagaimana Oleh karena itu, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, kemudian upaya mempertahankan dan melindungi Hak asasi manusia adalah tentang menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum nasional (Yuliartha, 2009).Â
Secara harfiah, hak asasi manusia adalah hak asasi atau hak asasi yang menjadi hak seseorang sejak lahir, yang secara alami dikaitkan dengan setiap orang manusia dan tidak dapat dipertanyakan karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, atau Bisa dibilang hak asasi manusia adalah imbalannya mengenai kedudukan dan martabat manusia adalah pengakuan sejati bahwa orang-orang dia manusia. Perubahan lebih lanjut juga mencakup jaminan hak asasi manusia harus dinyatakan secara jelas dalam UUD atau konstitusi tertulis negara tersebut demokrasi konstitusional dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada ada dalam konstitusi, terlepas dari ketentuan materiilnya lainnya seperti format kelembagaan berikut dan pembagian kekuasaan dan mekanisme negara hubungan antar lembaga negara. Bagi Indonesia, penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah hal yang terpenting aturan yang selalu saya patuhi. Sebagai sebuah bangsa para pendirinya adalah penjajah berpengalaman Republik kita sadar akan pentingnya hak asasi manusia dalam kegiatannya patriotik.
Demokrasi adalah cara memerintah suatu negara sebagai organisasi penjamin kekuasaan pengakuan hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi Oleh karena itu, hal ini juga harus didasarkan pada hak asasi manusia Untuk memahami demokrasi secara komprehensif, kita juga harus memahami hak asasi manusia dan sebaliknya (Neta, 2011). Demokrasi dan hak asasi manusia Sebenarnya ini bukanlah masalah baru. hampir semua negara di dunia saat ini mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrat menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan asas kedaulatan Rakyat. Berdasarkan teori kontrak sosial, mis mewujudkan hak-hak setiap manusia adalah hal yang mustahil dicapai oleh setiap orang secara individu, tapi kita harus bersama (Asshiddiqie, 2012). Demokrat dan Hak Asasi Manusia sama saja sebelumnya dibawakan oleh Fauzana Khairazi dengan judul Menerapkan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia, dalam penelitiannya Fauzan Khairazi berfokus pada dua pembahasan utama, yaitu: Pertama, konsep umum negara hukum seperti konsep supremasi hukum di benua Eropa. Kedua, konsep ideal demokratisasi dan kebebasan warga negara dilihat dari sudut pandang konseptual hukum pengelolaan negara di masa depan. Sedangkan secara tertulis Artikel ini juga berfokus pada penulisan diskusi utama tetapi berbeda dari dari penelitian sebelumnya, perbedaannya adalah sebagai berikut: Teks ini berfokus pada bagaimana hubungan antara supremasi hukum dan hak asasi manusia, melainkan negara yang berdasarkan hukum Pancasila. Teks ini berfokus pada konsep negara Demokrasi Pancasila dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia Indonesia dan jangan membicarakan konsep ini Hak Asasi Manusia Ideal di negara demokratis atau demokratis  hukum ketatanegaraan di masa depan.
M. DIvan Abdullah
