Penegakan HAM Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Hak asasi manusia adalah hak yang setiap manusia harus miliki. Ini dapat mencegah konflik dan iri antara manusia. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur oleh undang-undang dasar 1945 dan undang-undang No. 39 Tahun 1999. Ada juga komisi yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Setiap orang berhak hidup dan menyuarakan pendapat mereka untuk kebaikan Indonesia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini.

Terdapat pengadilan hak asasi manusia di Indonesia yang didirikan untuk melindungi hak asasi manusia. Pengadilan ini mengadili kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tujuan pembentukan pengadilan ini adalah untuk menjalankan proses peradilan yang adil dan kompeten terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Pelanggaran hak asasi manusia berat memiliki dampak yang luas dan perlu dipulihkan untuk mencapai supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia memiliki kewenangan yang lebih terbatas daripada Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili jenis perkara yang diajukan.

Selain pengadilan hak asasi manusia, Indonesia juga memiliki Komisi Hak Asasi Manusia atau KOMNAS HAM. Komisi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi guna melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hak asasi manusia juga diatur dalam undang-undang. Setiap individu, kelompok, organisasi, LSM, atau lembaga lain berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia serta melaporkan pelanggaran hak asasi manusia kepada lembaga yang berwenang. Masyarakat juga dapat bekerja sama dengan Komnas HAM dalam penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi tentang hak asasi manusia.

Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan mencabut hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Pemberantasan korupsi adalah prioritas untuk kesejahteraan dan stabilitas negara. Untuk itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan budaya masyarakat yang konsisten. Strategi ini meliputi peningkatan integritas dan etika pegawai negeri, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta bantuan kepada staf yang menangani kasus korupsi. KPK memiliki peran yang dominan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, tetapi masih memiliki beberapa persoalan dalam kinerjanya. Perbaikan peraturan antikorupsi, penguatan kontrol publik, partisipasi masyarakat, dan media massa juga diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi.          

Pencegahan dan pemberantasan korupsi harus melibatkan dukungan undang-undang dan peraturan yang tepat serta pemantauan dan evaluasi yang terus dilakukan. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui berbagai cara agar berhasil.

Studi tentang reformasi administrasi negara dihambat oleh kurangnya definisi yang bisa diterima secara universal. Konsep reformasi administrasi diartikan berbeda antara sarjana yang satu dengan yang lain. Beberapa definisi reformasi administrasi negara antara lain mengacu pada penyempurnaan organisasi, pemeriksaan administratif, pengobatan terhadap ketidakberesan organisasi, perlunya menciptakan pemerintahan yang bersih, serta perubahan pada aspek kelembagaan dan perilaku. Reformasi administrasi negara memiliki tujuan beragam, mulai dari upaya penyempurnaan administrasi organisasi internal hingga adaptasi terhadap keluhan masyarakat dan perubahan hubungan antara sistem organisasi publik dan penduduk.           

Untuk melaksanakan reformasi administrasi negara, diperlukan strategi yang komprehensif dan melibatkan pendekatan makro dan mikro. Selain itu, pemberantasan korupsi juga menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi. Beberapa model pemberantasan korupsi yang telah diterapkan di beberapa negara juga disoroti sebagai upaya yang efektif dalam mengurangi tingkat korupsi.

Di Indonesia, korupsi tersebar di semua lapisan pemerintahan, mencapai jumlah yang sangat besar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk pembentukan berbagai lembaga anti-korupsi, namun tetap terdapat celah-celah hukum yang dimanfaatkan oleh koruptor. Upaya pemberantasan korupsi juga perlu diikuti dengan langkah-langkah konkret, seperti audit lembaga kepresidenan, pencegahan penyimpangan dalam pengadaan, dan peningkatan intensitas pemberantasan penebangan liar.

Dengan demikian, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi merupakan upaya yang tidak hanya memerlukan strategi yang komprehensif, tetapi juga implementasi yang tegas dan efektif. Langkah konkret dan konsisten dari pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci utama dalam rangka mencapai tujuan dari reformasi administrasi negara dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sumber: 

Jayanti, Y. (2023). PENERAPAN PENEGAKAN HAM HUKUM DI INDONESIA MENENAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERPSPEKTIF HUKUM POSITIS, 20-25.