Pertanyaan krusial ini terus menggema di tengah upaya Indonesia mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Otonomi daerah, yang diberlakukan sejak tahun 1999, diharapkan menjadi jawaban atas kesenjangan antar daerah yang kian lebar.
Namun, dua dekade lebih pasca-otonomi daerah, pertanyaan ini masih menggantung. Apakah otonomi daerah telah mampu mempersempit jurang kesenjangan antar daerah?
Data menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, terdapat kemajuan pesat dalam beberapa indikator pembangunan di beberapa daerah. Pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah, khususnya di luar Jawa, melampaui rata-rata nasional. Akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan pun mengalami peningkatan.
Di sisi lain, kesenjangan antar daerah masih terbentang lebar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Gini antar daerah masih tinggi, dengan beberapa daerah tertinggal jauh di belakang daerah maju.
 Indeks Gini Antar Daerah:
- BPS: Menurut data BPS tahun 2021, Indeks Gini antar daerah di Indonesia sebesar 0,378, menunjukkan ketimpangan yang masih tinggi.
- Data terendah: DI Yogyakarta dengan 0,201.
- Data tertinggi: Papua Barat dengan 0,557
Lantas, apa yang menjadi faktor penentu keberhasilan otonomi daerah dalam mempersempit kesenjangan?
Pertama, komitmen dan kapasitas pemerintah daerah. Daerah yang memiliki pemimpin yang berkomitmen dan aparatur yang cakap umumnya menunjukkan kemajuan yang lebih pesat.
Kedua, efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah. Daerah yang kaya sumber daya alam tidak otomatis mengalami kemajuan pesat jika tidak dikelola dengan baik.
Ketiga, peran sektor swasta. Keterlibatan aktif sektor swasta dalam mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja di daerah sangatlah penting.
Keempat, sinergi antar daerah. Kerjasama antar daerah, baik dalam hal pertukaran informasi, program, maupun sumber daya, dapat membantu daerah tertinggal untuk belajar dari daerah maju.
Pemerintah pusat pun memiliki peran penting. Kebijakan dan regulasi yang tepat dari pusat dapat membantu mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat otonomi daerah.
