Huawei adalah perusahaan teknologi multinasional yang berasal dari Cina. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia. Perusahaan ini sudah membangun kerjasama dengan Indonesia sebagai mitra keamanan cyber terpercaya-nya. Kerjasama yang diatur meliputi penyediaan teknologi ramah lingkungan serta pelatihan bagi pejabat pemerintah dan tenaga kerja asal Indonesia. Huawei juga akan menyediakan teknologi 5G bagi seluruh pelosok Indonesia terutama bagian pemerintahan dan data keamanan negara. Mereka kemudian akan bertanggung jawab terkait masalah keamanan cyber di Indonesia.
Kesepakatan antar keduanya disahkan pada MoU (Memorandum of Understanding) pada tanggal 27 September 2021 yang disaksikan oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, antara 3 pihak yang terkait yaitu badan siber dan sandi negara atau BSSN, Institute Teknologi Del, dan Huawei. Jika dilihat pada isinya, kerjasama antara Indonesia dan Huawei menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan ini juga sejalan dengan kesepakatan antara Indonesia dan Cina pada Belt Road Initiative and Global Maritime Fulcrum Framework (BRI-GMF). Diharapkan dengan kerjasama ini bisa meningkatkan hubungan kedua negara.
Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan pidatonya terkait masalah ini tanggal 19 Mei 2022 pada acara Huawei APAC Digital Innovation Congress 2022 sebagai pembicara kunci yang bertema Innovation for a Digital Asia Pacific. Beliau berharap bahwa kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan Huawei ini dapat memperkuat ekosistem digital pada kawasan Asia Pasifik. Prediksinya terkait masalah ini, pertumbuhan ekonomi digital ini akan melejit dari yang awalnya meningkatkan pendapatan ekonomi Indonesia sebesar 70 milliar dollar AS akan menjadi 146 milliar dollar AS pada 2025.
Pada Siaran Pers No. 72/HM/KOMINFO/03/2022 tanggal 04 Maret 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate menyatakan akan melakukan kerjasama untuk mencapai teknologi 5G terutama bertujuan membangun teknologi kota pintar serta Ibukota Nusantara. Banyak pihak yang diduga akan berkolaborasi tentang masalah ini. Presiden Indonesia Joko Widodo sangat tegas tentang masalah ini. Kami membuka peluang kerjasama untuk semua pihak terutama penyedia TIK global, salah satunya perusahaan Huawei.
Akan tetapi, hal ini tidak selamanya berjalan mulus, Amerika Serikat menganggap hal ini merupakan spionase yang coba dilakukan Cina terhadap negara lainnya. Amerika Serikat dan sekutu melakukan self claiming bahwa Cina berusaha membuat negara lain ketergantungan pada mereka dengan memberikan beberapa manfaat yang menggiurkan bagi negara lain. Huawei dianggap sebagai mata-mata Cina untuk mendapatkan data diri baik pribadi sampai yang berhubungan dengan rahasia negara. Apalagi Indonesia menjadi sasaran empuk kejahatan cyber yang biasanya dari Cina.
Mereka menyarankan negara lain untuk membentengi diri dari kerentanan keamanan akibat dari ketergantungan teknologi Cina. Konsekuensi akan ketergantungan ini akan sangat besar bahkan mengancam keamanan Indonesia. Kita bisa melindungi diri dengan cara membatasi kontak dengan Huawei dalam sektor teknologi informasi penting untuk mencegah perusahaan Huawei membocorkan data negara kepada pemerintahan Cina. Tetapi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia Pasifik tidak memiliki banyak pilihan. Untuk bisa menerima manfaat yang besar, kita harus tetap bekerja sama dengan Huawei sebagai pelatihan komunikasi dan penyedia infrastruktur di Indonesia. Lalu terdapat pertanyaan, apakah Indonesia tetap mengambil risiko berpolitik secara bebas atau mengikuti saran Amerika dengan berkubu dengan AS memblokir Huawei dari Indonesia?
Hal terpenting yang akan kita bahas tentang membedakan politik luar negeri Indonesia dengan negara lain. Indonesia lebih bebas dalam melakukan keputusan tanpa berpihak ke satu kubu (bebas aktif) sedangkan kebanyakan negara untuk menyukseskan kepentingan negaranya mereka lebih suka membuat sekutu dengan negara yang memiliki kepentingan sama. Jika dilihat dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, maka Indonesia tidak harus mengikuti aturan negara manapun dan bisa bebas bekerjasama dengan negara lain selama tidak melanggar undang-undang internasional.
Pada UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 3 dimaksudkan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia merupakan politik yang bebas menentukan sikap serta kebijakannya terhadap permasalahan yang ada baik secara internasional maupun nasional dan setiap penentuan keputusan tidak dipaksa atau ditekan oleh negara lain. Amerika atau negara manapun tidak bisa melarang Indonesia untuk tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan multinasional Cina. Selama kebijakan kerjasama ini bermanfaat untuk kepentingan nasional Indonesia dan tidak melanggar peraturan internasional yang ada, maka Indonesia berhak untuk bekerjasama dengan aktor manapun.
Huawei masuk Indonesia pada awal tahun 2000, mereka menjadi pemasok infrastruktur telekomunikasi penting di Indonesia dengan harga relatif terjangkau dan memberikan pelatihan teknologi bagi tenaga kerja Indonesia. Janji yang diberikan Huawei adalah melatih sekitar 100.000 tenaga kerja Indonesia dan memberikan sumber daya yang memadai. Tidak hanya pemerintah, Huawei sekarang juga bekerja sama dengan aktor non negara seperti perusahan dan universitas di Indonesia dengan seminar dan pelatihan singkat. Perusahaan ini dianggap sebagai mitra yang berpotensi besar bagi Indonesia.
Terlepas dari kecurigaan adanya risiko pencurian data dan spionase dari Cina, kita tidak bisa berbohong bahwa kebijakan kerjasama ini sangat membantu Indonesia. Huawei dianggap sebagai solusi untuk tantangan digital Indonesia, seperti kurangnya keterampilan tenaga kerja dan sumber daya Indonesia serta rentannya keamanan Indonesia karena serangan cyber kepada negara yang meluas yang bisa mengancam stabilitas politik dan sosial negara Indonesia. Jika Amerika Serikat dan sekutunya ingin Indonesia melepaskan diri dari perusahaan teknologi Cina seperti Huawei maka mereka harus memberikan manfaat nyata kepada pemerintahan Indonesia yang bisa mengatasi kebutuhan keamanan digital negara.
