Peran, Fungsi, dan Tujuan Hukum

Hukum telah didefinisikan sebagai "sekumpulan aturan tindakan atau perilaku yang ditentukan oleh otoritas yang mengendalikan, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang harus ditaati dan ditaati oleh warga negara yang dikenai sanksi atau akibat hukum adalah undang-undang." Pada titik mana kita melewati garis tipis antara legal dan ilegal, dan atas dasar apa garis itu ditarik sejak awal? Kebanyakan orang memahami (dan menerima) undang-undang yang melarang tindakan pembunuhan, pencurian, kerusakan fisik, dan penyimpangan keuangan, tetapi ada banyak undang-undang lain yang mungkin membuat kita berhenti sejenak.
Rule of law adalah prinsip hukum bahwa hukum harus mengatur suatu bangsa, sebagai lawan diatur oleh keputusan sewenang-wenang dari pejabat pemerintah individu. Ini terutama mengacu pada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat dan disebut terutama sebagai pembatasan tindakan, termasuk tindakan pejabat pemerintah. Hukum melindungi keamanan publik kita dan melindungi hak-hak kita sebagai warga negara dari penyalahgunaan oleh orang lain, organisasi, dan pemerintah itu sendiri. Kami memiliki undang-undang yang berkontribusi pada keamanan publik.
Terdapat suatu adagium yang berbunyi "Ibu Societas Ibi Ius" yang berartikan di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Hal itu berarti hukum dengan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hukum sangat penting bagi masyarakat karena ia bertindak sebagai kode etik bagi warga negara. Itu juga dibuat untuk memberikan pedoman dan peraturan yang tepat untuk tindakan semua warga negara dan untuk menjaga kesetaraan di antara tiga cabang pemerintahan. Itu membuat masyarakat terus bergerak. Tanpa hukum, survival of the fittest dan survival of the fittest bukanlah gaya hidup ideal bagi kebanyakan orang.
Hukum penting karena memandu apa yang diterima dalam masyarakat. Tanpa itu, akan terjadi konflik antara kelompok sosial dan masyarakat. Sangat penting bagi kita untuk mengikuti mereka. Hukum memungkinkan perubahan sosial untuk diadopsi tanpa masalah. Oleh karena itu, istilah "perubahan sosial" digunakan untuk menggambarkan perubahan yang diinginkan dalam institusi sosial, proses sosial, dan organisasi sosial. Ini termasuk perubahan struktur dan fungsi masyarakat. Hukum memainkan peran tidak langsung yang penting dalam kaitannya dengan perubahan sosial dengan membentuk dampak langsungnya terhadap masyarakat. Contoh: Undang-undang tentang wajib belajar. Hukum, di sisi lain, hampir selalu merupakan penghubung langsung antara hukum dan perubahan sosial dan berinteraksi secara tidak langsung dengan sistem sosial dasar. Misalnya, undang-undang yang melarang poligami.
Hukum bertindak sebagai perantara antara modernisasi dan perubahan sosial. Ini juga merupakan indikator kompleksitas sosial dan masalah integrasi yang terkait. Selain itu, memperkuat keyakinan kita tentang sistem Panchayati lama, menghapus praktik-praktik keji, menikahkan anak, saty, mahar, dll adalah contoh khas perubahan sosial yang terjadi di negara ini melalui hukum. Dengan banyaknya peran hukum dalam kehidupan manusia dan masyarakat, maka fungsi hukum adalah mengatur dan mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat serta memecahkan masalah-masalah yang timbul, kata R. Soeroso.
Selain itu, Soerjono Soekanto memaknai fungsi hak memberikan bimbingan kepada umat paroki tentang bagaimana atau harus bertindak untuk mengatasi masalah-masalah sosial terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. . Melakukan kontrol sosial (social control). Oleh karena itu, fungsi lain dari hukum adalah untuk secara tegas atau tidak langsung memberdayakan orang-orang yang dipilih oleh masyarakat. Selain fungsi hukum di atas, hukum positif atau hukum perundang-undangan merupakan salah satu cara dan sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memenuhi cita-cita yang diharapkan. Peran regulasi dalam pengembangan atau modifikasi masyarakat memainkan peran dominan atas produk-produk sah lainnya.
Melalui undang-undang, informasi disampaikan kepada warga setiap hari dengan berbagai cara. Juga, itu tercermin dalam banyak cabang hukum. Misalnya, hukum kontrak menyatakan bahwa perjanjian perlu bertukar jasa, barang, atau apa pun yang bernilai. Hukum memiliki banyak tujuan. Empat yang utama adalah menetapkan standar, menjaga ketertiban, menyelesaikan perselisihan, dan melindungi kebebasan dan hak.
1. Menetapkan Standar
Hukum adalah pedoman bagi perilaku minimal yang dapat diterima dalam masyarakat. Beberapa kegiatan, misalnya, adalah kejahatan karena masyarakat (melalui badan legislatif) telah menetapkan bahwa mereka tidak akan mentolerir perilaku tertentu yang melukai atau merusak orang atau harta benda mereka. Misalnya, di bawah undang-undang negara bagian yang khas, adalah kejahatan menyebabkan cedera fisik pada orang lain tanpa pembenaran---melakukan hal itu umumnya merupakan kejahatan penyerangan.
2. Menjaga ketertiban
Ini adalah cabang dari penetapan standar. Beberapa kemiripan ketertiban diperlukan dalam masyarakat sipil dan karena itu tercermin dalam hukum. Hukum---ketika ditegakkan---memberikan ketertiban yang konsisten dengan pedoman masyarakat. Undang-undang pengelolaan satwa liar, misalnya, (seperti larangan West Virginia terhadap penggunaan musang untuk berburu,) pertama kali disahkan dalam upaya melestarikan hewan buruan yang hampir punah selama abad kesembilan belas. Undang-undang semacam itu mencerminkan nilai yang diberikan masyarakat dalam melindungi satwa liar untuk dinikmati generasi mendatang
3. Menyelesaikan Sengketa
Perselisihan tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang dengan kebutuhan, keinginan, nilai, dan pandangan yang berbeda. Hukum menyediakan sarana formal untuk menyelesaikan perselisihan---sistem pengadilan
4. Melindungi Kebebasan dan Hak
Konstitusi dan undang-undang Amerika Serikat dan negara bagiannya memberikan berbagai kebebasan dan hak. Salah satu fungsi hukum adalah untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak ini dari pelanggaran atau gangguan yang tidak wajar oleh orang, organisasi, atau pemerintah. Misalnya, dengan pengecualian tertentu, Amandemen Pertama Konstitusi melarang pemerintah membuat undang-undang yang melarang kebebasan berbicara. Seseorang yang meyakini bahwa hak kebebasan berbicaranya telah dilarang oleh pemerintah dapat menempuh upaya hukum dengan membawa kasus ke pengadilan
Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Ada banyak tujuan yang dilayani oleh hukum. Dari semua ini, empat yang utama adalah menjaga ketertiban, menetapkan standar, melindungi kebebasan, dan menyelesaikan perselisihan.
DAFTAR PUSTAKA
 
Deliarnoor, Nandang A. (2019). Sistem Hukum Indonesia. Banten: Universitas Terbuka
 
Kansil, C.S.T. (2008). Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Cetakan Keempat, Jakarta, Sinar Grafika.
 
Santiago,Faisal. 2012. Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta : Mitra Wacana Media.