Relasi pendidikan 8slam, politik dan kekuasaan

Pemerintah memiliki sumber kekuasaannya sendiri, dan memiliki kewenangan untuk memaksakan prinsip-prinsip pendidikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kewenangan ini mempunyai jangkauan berdasarkan tujuan dan kepentingan orang yang memegangnya dan bersifat mengikat. Sistem pendidikan di Indonesia telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari Zaman Kerajaan, Kolonial, Era Kemerdekaan, dan Pasca Reformasi. Menyerang Indonesia selama era Portugis dan Spanyol adalah misionaris yang tujuannya adalah untuk mengubah orang Indonesia menjadi Kristen. Salah satunya adalah Franciscus Xavier, yang masih terkait terutama dengan lembaga atau lembaga pendidikan Katolik di Indonesia dan dianggap sebagai pilar agama Katolik Indonesia. Oleh karena itu, sebuah sekolah agama didirikan pada tahun 1536 M untuk anak-anak muda Ternate tempat mereka belajar agama Kristen serta membaca, menulis, dan matematika.(Syaharuddin, 2019)

Pendidikan pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol pada masa pemukiman Belanda. Pendidikan terorganisir Belanda memiliki tujuan politiknya sendiri, yaitu mengembangkan tenaga kerja dengan upah rendah untuk memungkinkan Belanda mengeksploitasi harta jajahan mereka. Dalam bukunya History of Fire, Ahmad Mansyur Surya Negara mengungkapkan hal tersebut. Mansyur melanjutkan dengan menyatakan bahwa pada tahun 1830--1919 M terjadi berbagai tindakan yang sangat merugikan kaum pribumi, terutama mereka yang menganut agama Islam. Tindakan ini termasuk kerja paksa (Daendels 1808 M) dan perpajakan (Raffles 1811-1816 M, 2018).

Pergeseran-pergeseran besar juga kadang terjadi di bidang pendidikan, terutama setelah proklamasi yang menandai kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Masyarakat adat, khususnya yang beragama Islam, lebih mudah mengakses pendidikan. Hal ini terasa ketika pimpinan dan civitas akademika pesantren mendidik umat dari dalam. Berkorelasi terbalik dengan sistem pendidikan kolonial yang didirikan oleh Belanda dan bahkan Portugis adalah sistem pesantren. Ras dan etnis seharusnya tidak menjadi penghalang untuk menerima pendidikan yang baik, terutama dalam hal belajar tentang Islam. Pendidikan pasca kemerdekaan memang lebih liberal, namun masih ada persoalan penting yang perlu diselesaikan, dan perlu ditata ulang secara bertahap untuk menciptakan sistem yang benar-benar menangkap esensi pendidikan.

 Jelas dari gambaran sejarah sistem pendidikan Indonesia di atas bahwa pemerintahan (kekuasaan) dan perluasan serta kemajuan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Simbiosis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara organisme hidup dalam biologi. Tiga jenis simbiosis dibedakan: parasitisme, yang menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain, dan timbal balik, yang menguntungkan kedua belah pihak (memberikan keuntungan kepada satu pihak tanpa merugikan pihak lain). Demikian pula, hubungan antara sistem pendidikan (kekuasaan) dan pendidikan dapat dikategorikan sebagai mutualisme, komensalisme, atau bahkan parasitisme. Oleh karena itu, hubungan antara politik kekuasaan dan pendidikan Islam akan dibahas dalam artikel ini. Selain itu, akan diulas berbagai penjelasan tentang pentingnya pendidikan agama Islam serta kondisi pendidikan agama Islam di Indonesia saat ini. Tetapi sebelum kita melakukan apa pun, perlu diingat bahwa orang bisa salah dan rentan terhadap amnesia. Artikel ini mungkin memiliki masalah tipografi atau lainnya, oleh karena itu kami selalu menerima masukan dan ide yang membangun untukperbaikan.

Politik didefinisikan sebagai studi tentang memperoleh kekuasaan. Itu juga bisa merujuk pada pengetahuan tentang administrasi negara, semua masalah dan tindakan yang melibatkan kebijakan strategis, dll., Yang berkaitan dengan pemerintahan suatu negara atau hubungannya dengan Negara lain. Menurut etimologinya, kata "kekuasaan" mengacu pada kapasitas untuk melakukan suatu tindakan serta kewenangan untuk mengambil, menguasai, dan mewakili berbagai hal. Sebaliknya, kekuasaan didefinisikan sebagai otoritas seseorang atau organisasi yang memiliki kapasitas untuk berbicara, mengendalikan, mengelola, atau mengatur sesuatu.

Dalam masyarakat kontemporer, subjek kekuasaan sangat menarik. Orang berada di bawah kendali berbagai kekuatan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Masyarakat memberikan perhatian khusus pada kekuasaan politik daripada bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Selain itu, otoritas politik membutuhkan sumber untuk mendukungnya. Senjata, penjara, kerja paksa, teknologi, pendidikan, sistem pengikatan, dan aparatus adalah beberapa contoh sumber kekuatan yang diharapkan berbentuk alat koersif. Pemerintah dapat melemahkan segala bentuk penentang kekuasaan dengan menggunakan alat dan sumber daya tersebut, termasuk pendidikan, yang juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Setiap bangsa memiliki sistem sosial-politik, dan dua komponen kunci adalah politik dan pendidikan. Meski diposisikan sebagai dua komponen krusial dalam sistem sosial-politik, politik dan pendidikan seringkali dicermati secara terpisah. Ini jelas tidak benar karena politik dan pendidikan berjalan beriringan dalam pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan.

Ungkapan tersebut di atas membuktikan hubungan yang tampak kuat antara politik dan pendidikan dalam Islam. Para penguasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kegiatan pendidikan, dan mereka bergantung pada lembaga pendidikan untuk mendukung mereka dalam mempertahankan dan mempertahankan posisi otoritas mereka. Ini masuk akal mengingat misi pemerintah Islam adalah "menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan". Syariat harus diikuti untuk mencapai tujuan itu. Jika masyarakat tidak memahami doktrin Islam, syariat tidak akan berfungsi. Islam sangat mendukung upaya pendidikan pada tingkat agama, tetapi juga karena misi politik yang signifikan yang dilayani oleh lembaga pendidikan, para pemimpin Islam sangat memperhatikan masalah pendidikan.