Serangan kelompok teroris Al Qaeda di amerika serikat pada 11 September 2001, perdana menteri inggris saat itu Tony Blair membuat komitmen publik untuk membantu sekutunya Amerika. Mengikuti prinsip NATO bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota adalah serangan terhadap semua anggota, pasukan inggris mengambil bagian dalam operasi untuk menggulingkan Al Qaeda dan menggulingkan rezim Taliban di Afghanistan.
George W Bush presiden amerika saat itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke penguasa Irak pada masa itu, Saddam Hussein. Selama perang teluk (1990-1) ayah presiden George Bush Senior, memimpin koalisi yang mengusir pasukan Irak dari Kuwait, namun Ia gagal menggulingkan Saddam Hussein.
Setelah amerika mengalihkan perhatiannya pada Irak dan presiden diktator nya Saddam Hussein pemerintahan George W Bush mulai melancarkan klaim bahwa pemerintahan Saddam Hussein secara aktif mengembangkan senjata biologi dan kimia yang mereka sebut senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction (WMD). yang dimana itu bertentangan dengan perjanjian dan protokol internasional.
1. Sebelum Invasi
Pada tahun 2002 irak telah lama melanggar perjanjian perang teluk, yang mana irak telah menyetujui inspeksi senjata oleh PBB dan mematuhi zona larangan terbang. Saddam Hussein menentang perjanjian ini dengan melarang dan menolak akses ke pangkalan militer dan terus menerus melanggar zona larangan terbang di wilayah tersebut. Badan intelijen pusat Amerika awalnya melaporkan kepada pejabat Amerika Serikat bahwa Irak berupaya untuk membuat dan mendapatkan senjata pemusnah massal. Dengan keengganan Saddam Hussein dan Irak untuk mengizinkan pengawas senjata memasuki lokasi lokasi penting, Irak tampaknya menjadi ancaman besar bagi keamanan nasional, kemudian Amerika Serikat menganggap Saddam Hussein sebagai teroris (The George W Bush Foundation, n.d.)
Presiden Amerika Serikat George W Bush pertama kali menyebut Irak, Iran, dan Korea Utara sebagai “Poros Kejahatan” di PBB pada tanggal 29 Januari 2002. Pada tanggal 8 november 2002, dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1441 yang memperingatkan akan adanya konsekuensi serius jika Irak tidak memberikan akses tidak terbatas kepada pengawas senjaya PBB (The George W Bush Foundation, n.d.).
Pada tanggal 26 Agustus 2002, dalam pidatonya di Konvensi Nasional ke-103 Veteran Perang Asing, Wakil Presiden Dick Cheney mengatakan, “Sederhananya, tidak ada keraguan bahwa Saddam Hussein sekarang memiliki senjata pemusnah massal. Tidak diragukan lagi dia mengumpulkannya untuk digunakan melawan teman teman kita, sekutu kita, dan melawan kita. Dan tidak ada keraguan bahwa ambisi regionalnya yang agresif akan membawanya ke dalam konfrontasi di masa depan dengan negara negara tetangganya konfrontasi yang akan melibatkan senjata yang ia miliki saat ini, dan senjata yang akan terus ia kembangkan dengan kekayaan minyaknya.”
2. Invasi “Operasi Pembebasan Irak”
Dengan gagalnya mengajukan mandat pada PBB Untuk menyerang Irak, Amerika Serikat bersama dengan pasukan dari Australia, Belanda, Polandia, Denmark, dan Inggris meluncurkan operasi pembebasan Irak pada 19 Maret 2003. Pada 1 Mei Tahun 2003, Presiden Amerika George W Bush mendeklarasikan berakhirnya operasi tempur besar besaran dan otoritas sementara koalisi atau Coalition Provisional Authority (CPA) dibentuk sebagai pemerintahan transisi pertama dari beberapa pemerintahan transisi berturut turut. Sayangnya, konflik bersenjata masih jauh dari kata selesai.
3. pembubaran Tentara Irak
Setelah dua minggu bertugas, L Paul Bremer III, kepala otoritas sementara koalisi di Irak, menandatangani perintah yang membubarkan tentara Irak dan badan intelijen sehingga menyebabkan ratusan ribu orang bersenjata lengkap turun ke jalan. Perintah tersebut ditambah dengan keputusan untuk membubarkan atau menyingkirkan kelompok Baath dari pemerintahan karena memiliki dampak jangka panjang.
