Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam mempelajari Keuangan Publik, berarti kita mempelajari terkait ilmu yang membahas peran Pemerintah dalam Perekonomian Negara. Hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah sebenarnya punya peran yang sangat memberi pengaruh terhadap kehidupan bernegara. Walaupun dalam praktiknya bukan hanya Pemerintah saja, namun Rakyat sebagai Warga Negara juga berperan mendukung dan ikut berperan aktif untuk mewujudkan Tujuan Negara. Adapun Tujuan Negara yaitu seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-IV yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian abadi dan Keadilan sosial." Adanya Keuangan Publik ini akan membandingkan antara dunia sebenarnya dan dunia ideal. Sehingga dapat diketahui bahwa bukan hanya sekedar teori belaka, namun lebih ditekankan kepada implementasinya kepada Negara untuk mewujudkan Rakyat yang Sejahtera.

Adapun yang menjadi objek kajian terkait dalam hal sudah sejauh mana Pengimplementasian Keuangan Publik di Masyarakat adalah terkait Kehidupan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Sarmili, yang berlokasi di Bintaro. Dalam pengembangan essai ini, kelompok kami telah melakukan peninjauan langsung ketempat tepatnya di lingkungan Lapak Pemulung Sarmili, yang hanya berjarak 2 km dari kampus, dengan melihat bagaimana keadaan disana melalui sedikit wawancara dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana keluh kesah masyarakat.

Hal yang menjadi sorotan utama ialah terkait dengan Pendidikan dan Kesehatan. Terkait dengan Pendidikan, kita tahu bahwa Pendidikan adalah unsur penting bagi masyarakat. Cara menempuhnya adalah melalui sekolah. Sekolah itu adalah penting, karena bukan hanya untuk pelajaran formal tetapi pengembangan pikiran yang diasah melalui pemecahan soal atas berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya dimana nantinya yang didapat melalui bersekolah dapat dibawa sebagai bekal masa depan sebagai generasi Bangsa. Melalui aksi yang kami lakukan, kami mengetahui bahwa banyak anak di Lapak Sarmili yang tidak bersekolah. Salah satu alasannya adalah mereka beranggapan bahwa sekolah adalah kegiatan yang tidak penting. Kesadaran akan sekolah yang masih rendah ini terjadi karena mereka masih fokus kepada tujuan hidup mereka yang hanya mencari uang saja. Bagi mereka, lebih baik anak-anaknya bekerja sehingga mendapatkan uang daripada sekolah yang nantinya hanya menghambur-hamburkan uang. Disini dapat disimpulkan bahwa para orang tua masih sangat rendah kesadarannya terhadap Pendidikan. Menurut analisis yang kami lakukan, sebenarnya sudah ada bantuan untuk mengajar ke daerah tersebut, namun rata-rata para orang tua malah memperbolehkan anaknya untuk belajar hanya jika ada imbalan berupa materi.

Selain itu, Pemerintah sudah menyediakan program sekolah wajib dan gratis namun tetap saja masih kurang adanya kesadaran dari masyarakat. Dengan rendahnya pendidikan, ini dapat menjadi faktor meningkatnya pengaruh negatif dari Globalisasi terutama dalam segi pergaulan dan juga pemanfaatan teknologi yang sudah sangat modern ini. Menurut kami ini adalah hal yang masih memprihatinkan. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran akan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Menurut UUD Pasal 31 ayat 4, sebenarnya Negara sendiri sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional dilihat dari upaya Negara yang memprioritaskan Anggaran Pemerintah yang sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Presentase ini bukan tergolong kecil, sehingga seharusnya dapat dimanfaatkan secara penuh. Pemerintah harus bisa lebih memperhatikan masyarakat yang kesadarannya rendah terkait Pendidikan. Berdasarkan dilihat dari kenyataannya, ternyata Implementasi Keuangan Publik masih dikategorikan belum terealisasi secara sempurna, terbukti dari masih adanya masyarakat yang belum sejahtera secara keseluruhan.

Hal yang kedua adalah terkait dengan Kesehatan. Kesehatan buruk juga mengancam warga Lapak Sarmili. Mereka bertempat tinggal ditempat yang sekaligus menjadi tempat mereka mencari nafkah dengan berprofesi sebagai pemulung. Mereka tinggal di tempat pengumpulan sampah hasil kerja mereka sehingga tatkala beberapa dari mereka disana terkena penyakit pernapasan dan penyakit kulit. Selain itu, kesulitan mencari air bersih juga dialami. Mereka mendapatkan air dari sumur yang kering. Namun, berdasarkan wawancara yang kami lakukan, ada salah satu warga yang memiliki lapak yang bernama Pak Acang, beliau adalah sosok yang membantu warga disana dengan membantu warga memakai sumurnya demi mencari kebutuhan air bersih.

Hal yang ingin kami jadikan topik disini adalah terkait kesehatan tersebut. Negara dalam pengalokasian APBN mengalokasikan anggaran untuk kesehatan di tahun 2019 sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang kisarannya mencapai 123,1 Triliun Rupiah. Ini juga bukan angka yang kecil untuk Negara. Walaupun dalam kaitannya kesehatan buruk yang dialami karena faktor dari lingkungan disana, namun seharusnya dalam hal keterkaitannya dengan kesehatan, jumlah daripada Anggaran yang telah ditetapkan tersebut dapat digunakan semestinya. Bukan hanya Anggaran Kesehatan, Negara juga menetapkan Anggaran Perlindungan Sosial terkait dengan Sasaran dan Alokasi Penanggulangan Kemiskinan serta Dukungan pada Masyarakat Berpendapatan Rendah yang meliputi bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Keluarga Harapan, dan bidang Pemberdayaan Rakyat, yang dimana sumbernya juga dari APBN yang harus digunakan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan dari kegiatan yang kami lakukan adalah terkait dengan Implementasi Keuangan Publik sebenarnya belum begitu sempurna. Masih banyak kekurangan yang ada terutama dalam realisasi sesuai dengan yang diharapkan melalui pengalokasian APBN yang ada. Masih banyak terdapat hal-hal yang bisa membuat kita prihatin, mengingat kembali bahwa Warga disana juga adalah kita yang sama-sama Bangsa Indonesia. Seharusnya selayaknya mereka mendapatkan pemerataan demi mencapai kesejahteraan. Negara telah berupaya merencanakan bagaimana warganya sejahtera, namun yang menjadi PR adalah terkait bagaimana Intervensi Pemerintah dalam mewujudkannya.

Saran yang bisa kami berikan terkait dengan keadaan di Lapak Sarmili adalah adanya perhatian lebih yang diberikan pemerintah kepada daerah-daerah kecil dalam hal membangun kesadaran mereka dalam hal pendidikan serta lingkungan yang sehat bagi kehidupan warga di sana. Pemerintah juga harus lebih aktif lagi dalam hal mengawasi dan memperbaiki karakter-karakter masyarakat yang masih merasa tertinggal dengan melakukan sosialisasi maupun pendekatan langsung ke masyarakat untuk membangun pentingnya pendidikan, aksi peduli lingkungan, serta aksi cek kesehatan rutin untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di sana.