Pukul 00.00 wib dinihari tadi tercatat dalam sejarah bahwa ada seorang Gubernur di ibukota dan bahkan diseluruh Negara Republik Indonesia berstatus sebagai terdakwa. Adalah Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang berhasil mencatatkan sejarah tersebut. DImulai dengan keberuntungannya berpasangan dengan Jokowi pada 2012 yang lalu yang mengantarkannya sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2014, keberuntungannya kembali didapat setelah Jokowi menang dalam Pilpres berpasangan dengan Jusuf Kala. Setelah melalui pertarungan politik yang menegangkan di Jakarta, akhirnya dengan terpaksa DPRD DKI Jakarta mengesahkannya sebagai Gubernur Pengganti menggantikan Jokowi yang sudah naik menjadi Presiden RI kedelapan.
Kata orang Betawi, Ahok ini ibarat "Kodok naek ke bale" dan ibarat "Kacang yang lupa kulitnya". Dimulai dengan "durhaka" kepada Prabowo Subianto dan Gerindra yang telah memperjuangkannya sebagai Wakil Gubernur berpasangan dengan Jokowi, ditambah lagi kesukaannya menggusur warga miskin perkotaan dan bahkan memakinya, hingga kata-kata comberan dan kebun binatang juga keluar dari lisan mulutnya. Â
Kasus penistaan agama dengan tuduhan menistakan surah al Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud Pasal 156a KUHPidana (PNPS No. 1 tahun 1965) dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun telah menyeret dirinya dalam kasus hukum hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang rencananya besok akan memasuki sidang kesepuluh pada Senin besok. Kasus demi kasus terus menggerogoti dirinya, setelah tuduhannya kepada para peserta aksi 212, dalam wawancara dengan ABC TV yang katanya menerima uang 500 ribu rupiah yang dilaporkan oleh beberapa pihak, hingga kasusnya yang dianggap menghina dan melecehkan Ketua MUI Pusat K.H. Ma'ruf Amin yang sudah sepuh pada sidang kedelapan yang lalu yang menimbulkan gejolak dikalangan warga NU dan ummat Islam lainnya.
Pada 16 November 2016 status Ahok dalam kasus penistaan surat al-Maidah ayat 51 ditingkatkan oleh Penyidik Mabes Polri menjadi Tersangka. Kemudian statusnya meningkat lagi secara resmi pada 13 Desember 2016 menjadi Terdakwa, dan sejak itulah kasusnya disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga kembali diaktifkan kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta pada pukul 00.00 tanggal 12 Februari 2017 tahun ini setelah masa cutinya sebagai Paslon Gubernur DKI Jakarta. Â Â
**********
Menurut  Pasal 83 ayat (1) sampai ayat (5) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap Kepala Daerah yang berstatus sebagai Terdakwa diatur sebagai berikut :
(1) Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan berdasarkan register perkara di pengadilan.
(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil walikota.
(4) Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota Â
