Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Namun, di balik kekayaan tersebut, terdapat juga tantangan dan ancaman bagi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kekuatiran adanya upaya melanggengkan kekuasaan di tangan satu pihak atau kelompok yang sedang berkuasa. Kondisi politik seperti ini tentu tidak sehat bagi perkembangan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu ada kewaspadaan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, media, partai politik, dan tokoh-tokoh nasional.
Dalam tulisan singkat ini, kita akan coba mengulas pelajaran berharga dari sejarah kekuasaan Napoleon Bonaparte di Prancis yang bisa dijadikan acuan bagi Indonesia saat ini dalam mempertahankan demokrasinya.
Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin militer dan politik Prancis yang berkuasa pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Ia dikenal sebagai salah satu jenderal terhebat dalam sejarah dunia, yang berhasil memperluas wilayah Prancis hingga mencakup sebagian besar Eropa. Ia juga dikenal sebagai seorang reformator yang membawa perubahan-perubahan positif di bidang hukum, pendidikan, administrasi, infrastruktur, dan ekonomi.
Namun, di balik prestasi hebatnya tersebut, Napoleon juga memiliki sisi gelap yang menunjukkan ambisi dan keserakahannya akan kekuasaan. Ia tidak puas dengan gelar konsul yang diberikan oleh rakyat Prancis melalui referendum pada tahun 1799. Ia kemudian mengubah konstitusi negara dan menobatkan dirinya sebagai kaisar pada tahun 1804. Ia juga mengabaikan hak-hak rakyat dan menindas lawan-lawannya dengan keras. Ia juga terlibat dalam perang-perang yang mengorbankan jutaan nyawa manusia dan menguras sumber daya negara.
Akhirnya, Napoleon mengalami kejatuhan yang dramatis akibat dari kesalahan-kesalahannya sendiri. Ia gagal dalam invasi ke Rusia pada tahun 1812 yang menyebabkan kehancuran pasukannya. Ia juga gagal dalam pertempuran Waterloo pada tahun 1815 yang menyebabkan ia ditangkap dan dibuang ke pulau St. Helena. Ia meninggal di sana pada tahun 1821 dalam usia 51 tahun.
Dari kisah Napoleon ini, kita bisa belajar beberapa hal penting, antara lain:
- Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan. Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk melayani rakyat dan membangun negara.
- Kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku. Kekuasaan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kekuasaan harus dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan demokratis.
- Kekuasaan harus diimbangi oleh kontrol sosial dari berbagai pihak. Kekuasaan tidak boleh mengekang hak-hak rakyat dan kebebasan berpendapat. Kekuasaan harus mendengarkan aspirasi dan kritik dari masyarakat, media, partai politik, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- Kekuasaan harus dijalankan dengan bijak dan bertanggung jawab. Kekuasaan tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional untuk kepentingan internasional. Kekuasaan tidak boleh melibatkan negara dalam perang-perang yang tidak perlu dan merugikan rakyat.
Dengan mengambil pelajaran dari sejarah Napoleon tersebut, kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang sama dan menjaga demokrasi di Indonesia berjalan dengan sehat. Kita harus bisa memastikan bahwa kekuasaan di Indonesia adalah kekuasaan yang berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita wajib memastikan bahwa kekuasaan di Indonesia adalah kekuasaan yang adil, merata, dan bermartabat.
