Budaya Jepang memiliki banyak hal yang menarik dan menginspirasi, salah satunya adalah samurai, prajurit yang terkenal dengan kode etik dan kesetiaan mereka. Samurai adalah pelayan bagi majikan mereka, yang disebut daimyo, dan rela mati demi membela kehormatan dan negara. Samurai mengikuti prinsip-prinsip yang disebut bushido, yang berarti jalan prajurit. Bushido terdiri dari delapan nilai, yaitu kebenaran, keberanian, kebajikan, rasa hormat, ketulusan, kehormatan, loyalitas, dan kontrol diri.
Bagaimana jika kita menerapkan prinsip-prinsip bushido dalam berpolitik di Indonesia? Apakah kita dapat berpolitik dengan lebih bermartabat dan beretika? Ataukah prinsip-prinsip itu hanya mimpi belaka di dunia nyata perpolitikan yang penuh tipu daya? Berikut adalah beberapa prinsip bushido yang dapat coba diintegrasikan dalam tata krama berpolitik di negeri kita. Serta apa saja insentif yang akan didapat para politisi yang menerapkannya.
Kebenaran (gi)
Politisi harus selalu jujur dan berkata apa adanya. Tidak boleh ada dusta, tipu muslihat, atau korupsi dalam berpolitik. Politisi harus mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, dan melakukan apa yang mereka katakan. Politisi harus menjaga janji mereka kepada rakyat, dan tidak berkata buruk tentang orang lain walau dalam situasi yang tidak menguntungkan.
Keberanian (yu)
Politisi harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas akibatnya. Politisi tidak boleh takut menghadapi tantangan, kritik, atau ancaman. Politisi harus berani membela kepentingan rakyat, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan diri sendiri.
Kebajikan (jin)
Politisi harus memiliki kebajikan dalam hati dan perbuatan. Politisi harus berbuat baik kepada semua orang, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Politisi harus menghormati hak asasi manusia, hukum, dan demokrasi. Politisi harus menjaga moral dan etika dalam berpolitik.
Rasa hormat (rei)
Politisi harus memiliki rasa hormat kepada sesama politisi, rakyat, dan negara. Politisi harus bersikap sopan santun, tata krama, dan rendah hati dalam berkomunikasi. Politisi harus menghargai pendapat dan perbedaan orang lain, tanpa meremehkan atau mengejek. Politisi harus menghormati simbol-simbol negara, seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara.