Mohon tunggu...
Adrin Putri Fatya
Adrin Putri Fatya Mohon Tunggu... Mahasiswa - Universitas Jember

Sedang mencoba hal baru

Selanjutnya

Tutup

Nature

Tantangan, Prospek, dan Peran Agronomi Indonesia sebagai Presidensi KTT G-20 Dalam Mengatasi Krisis Pangan Global

24 Desember 2022   05:17 Diperbarui: 24 Desember 2022   05:37 241
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota, yang berganti setiap tahun. Sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia memegang presidensi G20 pada 2022, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma. Tema Presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu "Recover Together, Recover Stronger". Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Forum G20 turut andil dalam mencari solusi untuk mengatasi ancaman krisis pangan. Isu ketahanan pangan sempat menjadi sorotan dalam diskusi G20 pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini saat Indonesia memegang presidensi, pembahasan seputar isu tersebut kian menguat. Jumlah penduduk dunia yang menghadapi krisis pangan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak pandemi Covid-19; dari semula 135 juta orang menjadi 345 juta orang. Pernyataan tersebut dikeluarkan World Food Programme (WFP), sebuah organisasi kemanusiaan terbesar di dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). WFP fokus menangani kelaparan penduduk dunia dan meningkatkan ketahanan pangan. Dengan adanya konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan pembatasan ekspor, pasokan pangan semakin terganggu. Gangguan tersebut mendorong harga pangan ke level tertinggi. Harga pangan dunia merangkak naik hampir 13% pada Maret 2022. Kemungkinan terus naik bahkan berpotensi menyentuh 20% pada akhir tahun ini. Jika tak ada upaya mencari solusi, situasi ekonomi dunia pada akhir 2022 bisa jadi akan lebih buruk daripada akhir 2021.

Pemerintah indonesia terus mendukung dan mendorong ketahanan pangan nasional dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Hal tersebut dilakukan karena sektor pertanian berperan penting dalam ketahanan pangan, utamanya melalui ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan kualitas pangan. Momentum presidensi G20 mendorong peningkatan sektor pertanian melalui pertukaran teknologi serta kerja sama penelitian dan transaksi perdagangan. Pertukaran teknologi dalam sektor pertanian perlu dilakukan melalui employee exchange antar negara G20 dan kerja sama penelitian. Selain itu, kerja sama transaksi perdagangan juga dilakukan dengan mempermudah izin ekspor baik untuk UMKM maupun produk pertanian sebagai gateway dan kerja sama  bilateral yang dapat memfasilitasi berbagai keringanan fiskal.

Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Ketahanan Pangan Global

Krisis pangan adalah kondisi dimana terjadi kelangkaan bahan pangan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di suatu wilayah. Penyebabnya antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, konflik sosial, termasuk akibat perang. Pangan atau makanan pokok merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sepanjang waktu. Tanpa ketersediaan pangan akan mengakibatkan kelaparan bagi kelompok besar masyarakat yang akan membawa masyarakat menuju kemiskinan. Maka perlu adanya tindakan untuk menuju ketahanan pangan sesuai dengan                 UU No. 18/2012 tentang pangan.

Luas wilayah Rusia dan Ukraina adalah yang terbesar di Eropa menjadikan kedua negara tersebut memiliki lahan pertanian yang luas pula. Rusia dengan luas wilayah 17,2 juta km² dan Ukraina dengan luas wilayah 603.000 km² menjadikan kedua negara tersebut terbesar di kawasan Eropa. Dengan luas wilayah terbesar di Kawasan Eropa, Ukraina dikenal sebagai pengekspor terbesar bahan pangan ke Eropa. Negara Ukraina memproduksi setengah dari minyak bunga matahari di dunia, 15%  penyumbang produksi jagung dunia dan 10% dari kebutuhan gandum di dunia. Jika digabungkan dengan Rusia, kedua negara tersebut menyumbang ¼ kebutuhan gandum dunia.

Dengan adanya konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan banyak  dampak negatif yang sangat signifikan terhadap pangan. Dampak konflik kedua negara tersebut tentunya telah melumpuhkan sektor pertanian dan membuat ancaman berupa krisis pangan. Dampaknya adalah terganggunya unsur-unsur ketahanan pangan terutama pemanfaatan pangan (Food Utilization). Pada saat konflik, pemanfaatan pangan hanya terbatas pada konsumsi di wilayah terbatas saja. Dampak konflik kedua yaitu menyebabkan ketersediaan pangan (Food Availability) menjadi terbatas. Sektor pertanian tidak bisa bergerak, infrastruktur pendukung tidak berfungsi, dan tidak adanya produksi makanan. Dampak konflik ketiga menyebabkan akses pangan (Food Access) terputus. Infrastruktur penting seperti jembatan rusak, jalan tidak bisa dilalui, dan peningkatan harga bahan bakar minyak.

Peran Presidensi KTT G-20 dalam Menghadapi Krisis Pangan Global

Pada 15-16 Juli 2022, Indonesia menyelenggarakan pertemuan ketiga G20. Keberadaan forum G20 merupakan sebuah aksi nyata untuk mengatasi tantangan global. Tekanan ekonomi global semakin terasa dengan adanya perang di Ukraina yang membuahkan supply demand miss match terhadap pangan, energi, pupuk, juga ada inflasi yang tekanannya semakin menguat. Forum G20 mengajak berbagai forum dan organisasi internasional, termasuk IMF, untuk memperkuat komitmen melalui program-program yang spesifik guna mencegah krisis global yang dipicu oleh harga pangan yang tinggi, serta memastikan tersedianya cukup pasokan makanan bagi yang membutuhkan, memungkinkan semua orang yang rentan untuk mengakses makanan yang mereka butuhkan, dan memungkinkan semua orang untuk mengakses bantuan pangan kemanusiaan. Indonesia mendorong pertemuan bersama antara Menteri Keuangan dan Pertanian negara-negara G20 untuk meningkatkan koordinasi dan mengeksplorasi berbagai tindakan untuk mengatasi kerawanan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mencari alternatif solusi untuk mengatasi kekurangan pasokan pasar, dukungan untuk     perdagangan hasil pertanian, serta proposal tentang bagaimana kolaborasi global dapat diperkuat untuk mengatasi masalah krisis pangan.


Adanya forum G20 diharapkan akan menjadi lebih efektif yaitu tidak hanya mengatasi tantangan global, tetapi sekaligus juga memberikan manfaat yang lebih nyata untuk mengatasi berbagai krisis yang ada. Selama memegang presidensi G20, Indonesia mendorong adanya  tindakan nyata untuk mengatasi krisis pangan dan energi yang terus meningkat. Para anggota G20 bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk mengatasi ketahanan pangan, terutama untuk membantu negara-negara yang membutuhkan. Kerja sama ini sangat penting agar krisis pangan dan energi segera berakhir dan tidak merambah ke krisis keuangan. Pemerintah Indonesia menerapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan, memperkuat cadangan penunjang, menyempurnakan sistem logistik, modernisasi sistem pertanian. Pemerintah juga mengembangkan pertanian skala besar, membangun food estate, serta mengembangkan pertanian pangan jarak dekat yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan dan logistik yang terintegrasi guna meningkatkan produktivitas pangan.

Untuk ketahanan pangan dalam skala kecil, Indonesia menekankan dukungan terhadap petani skala kecil, yaitu dengan menghapus hambatan perdagangan yang diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional. Dalam jangka pendek, program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat ekonomi bawah menjadi upaya agar mereka tidak mengalami kekurangan nutrisi. Dalam jangka panjang, program ketahanan pangan nasional memberi dukungan terhadap pasokan rantai makanan. Ketahanan pangan terus menjadi perhatian pemerintah. APBN siap mengantisipasi kenaikan harga berbagai komoditas. Di sisi lain, instrumen APBN akan dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong adanya solusi bagi krisis pangan dan energi dunia dalam forum G20 sehingga masyarakat Indonesia bisa terhindar dari ancaman krisis pangan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Nature Selengkapnya
Lihat Nature Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun