Oleh : Adriansyah Manu
Anggota Gerakan Mahasiswa Untad dan Manager Kampanye dan Jaringan Yayasan Tanah Merdeka.
Di bawah terik panas matahari, semangat rakyat tak pernah surut. Mereka meneriakan ketidak adilan di negeri ini riuh gemuruh semangat mereka molantarkan kata Neoliberalisme. Praktek-praktek kapitalisme yang telah memulai kematangannya di indonesia.
Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Kata ini seringkali diteriakan sepanjang jalan menuju tempat-tempat strategis yang menjadi sasaran rakyat berdemonstrasi, selain itu juga sebagian meneriakan Revolusi...Revolusi... Kami ingin negara yang adil, tidak mengorbankan rakyatnya, kami ingin negara yang mandiri, kami ingin negara yang berdaulat. Tanpa adanya penindasan apapun. Dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3 telah menjelaskan bahwa ke-ekonomian negara haruslah memberikan kesejahtraan rakyat, dan diatur berdasarkan asas kekeluargaan.
Inilah tuntutan dan teriakan-teriakan rakyat kota palu, saat merespon rencana kenaikan BBM yang tergabung dalam berbagai macam elemen menjadi satu yaitu Gerakan Rakyat Menolak Kenaikan BBM di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada hari Rabu 29 Maret 2012.
Rakyat memang telah marah, dimana segalah tuntutan dan keinginan rakyat sama sekali tidak mendapat respon yang baik dari pemegang kebijakan. Tak ada yang dapat dipercaya, rakyat telah mencapai puncak kegelisahan, dimana semua aset-aset produksi rakyat yang diatur dalam ketatanegaraan yang dibuat dalam satu UUD sama sekali tidak berpihak kepada rakyat utamanya buruh, petani, nelayan dan kaum miskin kota.
Sejak Soeharto berkuasa, penderitaan rakyat semakin menjadi hingga sekarang Susilo Bambang Yudoyono, jika Soeharto, terang-terangan SBY dengan politik santun tertutup menyiksa dan menyengsarakan rakyat. Inilah yang tidak perna dilirik oleh berbagai macam media, di setiap sudut kota akan terlihat banyak orang yang hidupnya termajinalkan, tunawisma di pedesaan petani dirampas tanahnya, sehingga SBY bersama kroni-kroninya sama sekali tidak peduli, lebih memilih investor asing dan koorporasi multinasional yang jelas-jelas menindas rakyat.
Di indonesia sendiri dikenal dengan pemilik Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat luar biasa, kadungan alamnya melimpah ruah, inilah yang menjadikan Indonesia dipandang oleh para pemilik modal untuk datang berinvestasi di indonesia, selain soal kekayaan alamnya, tenaga kerja (buruh) juga sangat murah sehingga inilah yang menjadikan para pelaku ekonomi kapital tertarik untuk datang memperkaya diri dan usahanya.
Bagaimana dengan kebijakan para pengendali ekonomi global? Dalam WTO, saya menyebutnya sebagai politik kenagaraan yakni AS sebagai adi kuasa dalam menentukan harga minyak mentah dunia. Jika harga minyak dunia melonjak bukanka indonesia yang juga salah satu negara penghasil minyak justru di untungkan.! Logikanya mestinya begitu, namun sayang negara kita hanya sebagi penyalur minyak yang juga dimiliki oleh investor asing yang juga adalah mereka sendiri. Kita hanya menunggu belayan kasih mereka dan yang mereka sepakati, kita bukanlah yang menentukan, kita hanya diatur walaupun tanah, kekayaan alam merupakan hak milik negara dalam konstitusi diperuntukan untuk kesejahtraan rakyat.
Susilo Bambang Yudoyono, tidaklah patut mengumandakan bahwa gerakan rakyat di seluru indonesia harus mengerti dengan keadaan negara, dimana kenaikan harga minyak dunia semakin tinggi, inilah alasan eksplisit yang terus di jelaskan setiap kali SBY berpidato, sehingga tidak ada pilihan untuk tidak menaikan BBM.
Sidang paripurna DPR-RI yang membahas tentang keputusan kenaikan BBM yang juga menambahkan 1 Ayat dalam RUU APBN 2012. Yakni Pasal 7 Ayat 6a, yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan.
Jika sudah begini rakyat mau mengaduh kemana lagi? Anggota dewan kita sebetulnya juga mendukung kenaikan BBM hanya saja mereka tidak ingin nampak, soalnya mereka adalah wakil rakyat. Mesti berjuang menyampaikan aspirasi rakyat dan membelah rakyat. Jadi jangan sampai kelihatan kebohongan mereka nanti rakyat membenci. Dengan kenaikan subsidi rakyat mereka-mereka inilah yang untung dan rakyat jadi buntung.
Mereka tidak ingin menanggung biaya dari kas negara, atau mengorbankan gaji mereka demi rakyat lebih pantas jika rakyat dipunguti subsidi lagi, rakyat memang harus mengubah tatanan negara yang anti kebohongan dan penindasan.
Sekian lama kita dibohongi, dianggap sama sekali tidak tahu apa-apa hari ini rakyat telah sadar, semua penindasan yang kita rasakan seakan-akan bukan berasal dari aturan-aturan dan kebijakan yang mereka buat. Selama ini rakyat diam, kita dihegemoni inilah yang akan membakar kedok mereka sendiri, bahwa rakyat telah sadar dengan penindasan.
Nasionalisasi Sumber Daya Alam
Jika saja indonesia, mengelolah sumber daya alamnya sendiri, tanpa harus bergantung kepada negara-negara maju seperti AS. Misalnya saja Migas, indonesia kelolah sendiri dengan membangun perusahaan nasional. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk di berdayakan mengelolah sumber daya alam. Tanpa harus dikelolah pihak asing.
Selama ini kita hanya menerima hasil pembagian dari pihak pelaku usaha ekonomi yang hanya berkisar 15% hingga 20% saja. Ironisnya, ketika APBN kita menurun. Pemerintah dengan lapang membebani rakyat dengan pajak. Sangat tidak masuk akal, ditengah para pelaku usaha yang terus mengeruk sumber daya kita dengan bebas, merampas tanah-tanah rakyat. Masa bodoh dengan dampak-dampak yang ditimbulkan kepada rakyat. Bebas membawa hasil-hasil produksinya dengan seenak dan semaunya.
Kekerasan Aparat Keamanan Negara
Ketika rakyat berteriak, menuntut hak-haknya, melakukan baikot, penundudukan sering juga disebut akupasi. Aparat mulai di turunkan untuk berhadapan langsung dengan rakyat. Mereka dilengkapi dengan berbagai macam peralatan yang dapat memancing rakyat untuk melawan. Seakan-akan rakyat teroris dan musuh negara. Saat demo memang rakyat terus bergelora, demi terdengarnya tuntutan-tuntutannya. Selama ini hanya cukup didengar dan ditampung saja oleh para wakil rakyat.
Apa yang terjadi Aparat Keamanan Negara yang mestinya melindungi rakyat justru mendapat perlakuan represif. Lihat saja, saat demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Untad, Selasa, 27 Maret 2012 dan Gerakan Rakyat Menolak Kenaikan BBM, Rabu 29 Maret 2012. Aparat yang mestinya persuasif menghadapi rakyat, justru terpancing untuk melakukan bentrok dengan rakyat. Tidakhanya itu Aparat Keamanan Negara juga, tak segan-segan menembaki rakyat dengan Gas Air Mata, menggunakan water kanon, memukuli rakyat dengan petungan bahkan menembaki rakyat dengan senjata api. Akibatnya 14 orang mahasiswa luka memar, akibat pukulan yang di lakukan aparat keamanan negara, 1 orang mengalami patah tulang rusuk, 1 orang luka bakar terkena percikan ledakan tembakan gas air mata.
Kekerasan dimana-mana mengemuka, baik antar warga yang menolak dan menerima investasi di darahnya, kekerasan aparat akibat penghalang-hangan masyarakat oleh aktivias tambang, misalnya, di Tiaka sebagai contoh kongkrit kekerasan yang dilakukan aparat keamanan negara, mereka menembaki rakyat.
Apa yangdilakukan pihak aparat keamanan negara, tidaklah sesuai dengan fungsinya sebagai pelindung rakyat.***
