Masalah pendidikan memang salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Dengan pendidikan yang baik, manusia dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada di kehidupannya. Melalui pendidikan para generasi muda dibentuk untuk dipersiapkan menjadi penerus bangsa. Langkah yang dipersiapkan adalah dengan memberikan pendidikan yang layak kepada semua lapisan masyarakat.
Perubahan yang terjadi pada kehidupan kita tentang pengetahuan seiring berkembangnya waktu, kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan terutama di bidang teknologi dan informasi. Meningkatnya kemudahan di bidang pendidikan Indonesia haruslah dianggap penting oleh dunia pendidikan. Akses yang diberikan kepada pemerintah untuk masyarakat, haruslah sesuai dengan kemudahan dan kenyamanan serta murahnya biaya dalam ilmu pengetahuan tersebut.
Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia, Â yang menjadi cerminan dan contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan segala aspek terutama di bidang pendidikan. Namun berdasarkan realita yang ada, pendidikan di Jakarta masih jauh dari kata layak dan jauh dari harapan. Masih banyak anak yang harus putus sekolah, karena ketidak sanggupan orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya. Setelah melihat kondisi tersebut, Â pemerintah telah melakukan tindakan dengan memberikan subsidi pendidikan, antara lain berupa Bantuan Operasional Sekolah(BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Kartu Jakarta Pintar(KJP) merupakan salah satu program pemerintah dalam menanggulangi dan merupakan solusi bagi masyarakat yang kurang mampu di kota Jakarta. Setiap bulan siswa atau siswi SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA akan diberikan bantuan pendidikan berupa ATM yang berisi uang tunai, yang dapat di pakai untuk penunjang kegiatan pendidikan. Tetapi Kartu Jakarta Pintar (KJP) sangat rentan untuk dipakai untuk hal-hal diluar pendidikan. Selain itu Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga dinilai sebagai program pemerintah yang salah sasaran, hal itu juga terus dikaji oleh pemerintah DKI Jakarta guna meningkatkan program subsidi pendidikan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.
Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program pemerintah DKI Jakarta yang dipelopori oleh Gubernur DKI Jakarta yang sekarang telah menjadi Presiden republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Â Target KJP adalah anak sekolah usia 7 hingga 19 tahun, permohonan KJP juga harus disertai dengan bukti terdaftar sebagai peserta didik, memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau melampirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan juga melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diketahui oleh RT atau RW. Setelah itu pihak sekolah akan merekomendasikan siswa ke dinas pendidikan untuk diseleksi.
Bantuan pendidikan KJP yang diterima siswa tingkat SD/SD luar biasa (SDLB)/madrasah ibtidaiyah (MI) sebesar Rp 180.000 per bulan per peserta didik. Adapun peserta didik tingkat SMP/SMPLB/Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp 210.000 per bulan per peserta didik. Peserta didik tingkat SMA/SMALB/Madrasah Aliyah sebesar Rp 240.000 per bulan per peserta didik. Dinas Pendidikan DKI memiliki website untuk mendapatkan informasi mengenai KJP yang dapat diakses melalui www.infokjp.net.
Sebenarnya program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan gagasan atau ide yang sangat efektif, untuk menanggulangi masalah siswa di bidang pendidikan  terutama masalah biaya yang selama ini menjadi masalah terbesar didunia pendidikan, khususnya membantu siswa yang orang tuanya memiliki finansial rendah untuk membantu menunjang pendidikan hingga akhir sekolah. Dengan adanya KJP pemerintah DKI Jakarta berharap, agar masalah pendidikan di Jakarta khususnya biaya pendidikan menjadi lebih ringan sehingga angka putus sekolah di Jakarta dapat ditekan agar tidak adalagi siswa yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak.
Selain itu agar program Kartu Jakarta Pintar berjalan dengan lancar, diharapkan bantuan dari pihak orang tua dan masyarakat setempat untuk berdiskusi bersama dalam mengambil keputusan yang tepat untuk keberhasilan program KJP yang telah diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Salah satu caranya adalah mengundang para orang tua murid untuk diberikan pengarahan untuk mengawasi agar penerima KJP menggunakan kartu sesuai kebutuhan. Hal ini juga agar jangan sampai ada dana yang digunakan untuk keperluan selain pendidikan contohnya untuk membeli beras, minyak dan bahan makanan lainnya. Dan juga jangan sampai dana tersebut disalahgunakan oleh siswa untuk membeli rokok, pulsa atau digunakan sebagai uang jajan tambahan. Apabila siswa dan orang tua kedapatan menyalahgunakan dana KJP dan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan fasilitas KJP bagi siswa yang bersangkutan dan sekolah yang tidak tertib administrasi akan mendapat teguran dari pihak dinas pendidikan.
Semoga dengan adanya KJP, seluruh siswa diharapkan dapat menempuh pendidikan yang layak tanpa adanya gangguan biaya atau hal lainnya. Dan juga masalah pendidikan yang ada di Jakarta dapat sedikit teratasi berkat bantuan dari pemerintah DKI Jakarta. Seluruh elemen masyarakat dapat menerima pendidikan yang layak dan juga semoga menjadi generasi penerus bangsa, yang dapat memajukan bangsa dan negara republik Indonesia.
