Dalam masa kampanye, presiden Jokowi memproklamirkan akan melaksanakan politik anggaran, sehingga ide-ide dan program terbaik akan tetap dilanjutkan, sedangkan program yang hanya menguntungkan sebagian pihak akan di bintangi (diblock/tidak dilanjutkan). Lebih luas lagi, politik anggaran juga harus dilaksanakan dengan berbagai model dengan berbagai tujuan pula. Berbagai program pemerintah bisa dilakukan secara sangat cepat dengan alasan kepentingan orang banyak, namun bisa diperlambat dengan tujuan prudential dan tujuan program sesuai dengan awal.
Salah satu target pemerintahan Jokowi pada tahun 2015 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7-5,8% dan pada tahun tahun berikutnya mencapai 7%. Target ini cukup besar, mengingat pertumbuhan ekonomi dunia sedang melambat dan komoditas utama seperti minyak terjadi penurunan harga. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi hanya 4,7% sepanjang quartal I tahun 2015, yang salah satunya disebabkan terjadinya deflasi yang jarang terjadi di Quartal I.
Melihat pertumbuhan ekonomi yang melambat, seharusnya pemerintah melalui politik anggaran dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi ini dengan mendorong government spending terealisasi secepat mungkin sehingga menjadi trigger pertumbuhan sektor lainnya. Perlu diketahui bahwa realisasi government spending adalah realisasi program pemerintah dan sekaligus adanya flow uang dari kantong pemerintah langsung menuju market, sehingga market akan lebih dan bisa bergairah.
Salah satu program yang sedang digalakkan pemerintah dan diharapkan menjadi pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur. Namun perlu diingat, government spending untuk infrastruktur tersebut dianggap kurang dapat secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mengingat proses pelaksanaan dan pelelangan program konstruksi membutuhkan waktu yang cukup lama.
Dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan adanya time lack yang dibutuhkan pemerintah untuk menginject real money ke pasar, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai alternatif. Salah satu alternatifnya adalah merealisasikan government spending yang secara politik dapat dilakukan, seperti merealisasikan gaji 13 PNS dan TNI/Polri pada semester I 2015.
Tanpa memperhatikan kinerja PNS layak atau tidak layak menerima gaji 13, realisasi gaji 13Â pada quarter II ini ditengarai akan dapat membantu PNS pembiayaan untuk pendidikan anak sekolah, dan meningkatkan belanja untuk yang lebih produktif, dibanding apabila gaji tersebut dicair setelah quarter II. Perlu pemerintah perhatikan, Pencairan gaji 13 pada masa lebaran akan mendorong PNS untuk menggunakan resources lebih kearah yang bersifat konsumtif daripada yang produktif. Selain itu, pemberian gaji ke13 di semester I, akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan lebih baik. Kombinasi positif dari pemberian gaji 13 perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, baik secara politik maupun secara ekonomi.
Banyak hal kebijakan politik dan ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, namun kebijakan kebijakan kecil dan sangat mudan dilaksankan seperti kebijakan ini, selain membantu pertumbuhan ekonomi nasional lebih baik, juga akan memberikan dampak positif lebih cepat kepada PNS/Polri/TNI. Ada faktor happiness apabila pencairan gaji ke-13 dapat direalisasikan. Pada prinsipnya, uang tidak dapat membeli kebahagiaan/happiness, tapi jangan lupa, uang juga dapat mendorong terjadinya hal-hal yang dapat membahagiakan. Siapa sih orang tua yang tidak bahagia ketika anak minta uang sekolah, ada uang di kantong? Siapa sih anak kalau diberikan uang oleh orang tua tidak bahagia? prinsipnya adalah, make small dance for big happiness...
Bagaimana pemerintah dan PNS, anda setuju gaji 13 segera dicairkan?