Pilkada Serentak, Unjuk Kedewasaan dalam Berdemokrasi di Indonesia

Pilkada serentak yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015, merupakan pilkada serentak pertama kalinya yang dilakukan. Setelah melalui mekanisme dan dinamika yang panjang saat deregulasi pilkada di DPR beberapa waktu lalu, yang banyak menuai respon dari masyarakat luas.

Tahun ini merupakan tahun pertama pilkada serentak, ada 269 baik Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, untuk Provinsi Jawa Barat sendiri ada 8 Daerah yang melakukan pemilu, termasuk daerah pemekaran baru yaitu Kabupaten Pangandaran.

Menurut data yang dihimpun dari situs www.kpu.go.id, ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota yang mengikuti pilkada serentak tahun ini. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Lalu Pilkada serentak Juni 2018 di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Bisa dikatakan wilayah yang habis masa jabatan kepala daerahnya pada tahun ini melakukanya pemilihan umum secara serentak, yang tidak seperti mekanisme sebelumnya saat masa jabatan kepala daerah habis, langsung melakukan pemilu disetiap wilayahnya.

Pilkada serentak bertujuan untuk efisiensi anggaran pemerintah dalam setiap proses penyelenggaraan pemilihan umum. Pilkada serentak 2015 bisa saja menumbuhkan konflik horizontal, karena banyak hal yang diatur secara sentralistik. Namun sampai sejauh ini potensi tersebut belum terlihat khususnya di wilayah kabupaten bandung. Seperti yang diungkapkan salah pemilih di wilayah Cangkuang Kabupaten bandung “Secara umum untuk keamanan baik-baik saja, dengan harapan calon kepala daerah yang terpilih nanti berpihak kepada rakyat dan tidak mementingkan diri sendiri” ucapnya.

Tidak dapat dipungkiri mungkin saja sosialisasi mengenai pilkada ini kurang, bahkan ditemui komentar netizen di berbagai sosial media yang mengatakan bahwa tidak mengetahui siapa calonnya, atau sekedar malas datang ke TPS. Namun masyarakat luas hendaknya meninjau dan ikut memantau penyelenggaraan pilkada khususnya di wilayah yang menyelenggarakan, sehingga timbul check and balancing antara penyelenggara dan mayarakat luas.

Unjuk Kedewasaan Berdemokrasi

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, akan berjalan baik dan lancar, jika seluruh elemen masyarakat ikut mengawal pelaksaanya. Termasuk dalam melaporkan berbagai potensi kecurangan yang bisa saja terjadi, pihak calon yang menang sebaiknya tak perlu euforia berlebih dan pihak yang kalah tak perlu marah dan berkonflik. Jika terdapat sengketa sebaikanya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada. Tak perlu adanya provokasi dalam bentuk apapun, sehingga konflik dapat diminimalisisr dan stabilitas keamanan terjaga dengan baik.

Indonesia adalah salah satu negara dengan pelaksanaan demokrasi terbesar di dunia dengan  catatan cukup baik dalam penyelenggarakan proses demokrasi. Jika Pilkada serentak tahun ini timbul banyak konflik maka bisa saja demokrasi di Indonesia ternodai, untuk itu demokrasi memiliki masa depan yang baik jika setiap pemilihan berjalan dengan aman, lancar. Dengan harapan masyarakat cukup dewasa dalam menyikapi setiap persoalan pilkada, termasuk tidak mudah terpancing setiap potensi provokasi baik dilapangan maupun di sosial media, sehingga masyarakat benar benar menjadi bagian dalam dewasanya Demokrasi di Indonesia.