Meningkatnya Kekuatan Militer China di Asia Timur: Implikasi Strategis dan Dinamika Regional

Kawasan regional Asia Timur adalah salah satu wilayah yang paling rentan terhadap instabilitas keamanan.  Tempat ini sering terjadi konflik dalam sejarah. Selama masa instabilitas keamanan di Asia Timur, ada perang antara Tiongkok dan Jepang, dan perang Korea, yang memisahkan Korea Utara dan Selatan, adalah yang paling sengit. Instabilitas yang terjadi di Asia Timur menunjukkan bahwa pembangunan keamanan di wilayah tersebut masih sangat penting. Keamanan masih menjadi masalah besar baik antar negara maupun regional.Sampai saat ini, ketidakstabilan dan ketidakamanan di kawasan tersebut belum juga usai. Contohnya adalah konflik di laut Tiongkok Timur antara Jepang dan Tiongkok. Selain itu, Korea Utara terus mengancam Korea Selatan dengan senjata balistik untuk menimbulkan ketegangan antara kedua Korea. Realitas ini hanyalah sebagian kecil dari instabilitas keamanan di Asia Timur. Dengan demikian, peningkatan angkatan militer, baik dari segi alutsista maupun personil, dan modernisasi alutsista untuk mencapai kecanggihan adalah penting.

Analisis mengenai keamanan tidak terlepas dari pandangan realisme. Pendekatan realis menekankan pada kekuatan (power) sebagai penggerak politik global, terutama kekuatan militer (Paul R.Viotti dan Mark Kauppi, 1997). Oleh karena itu, meskipun negara-negara mulai bekerja sama dalam berbagai bidang, elemen militer tetap penting dan diperhatikan. Sebuah negara yang memiliki kekuatan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan dapat mempengaruhi aktor internasional untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Dalam situasi ini, kekuatan adalah alat yang digunakan negara untuk mencapai kepentingan nasional. Power adalah standar untuk paradigma negara dalam melihat anarkisme politik global.

Secara teoritis, ada tiga alasan mengapa sebuah negara selalu meningkatkan keamanan militernya: penangkalan (deterrence), pertahanan (defense), dan kolaborasi dan keseimbangan kekuatan.  Ini serupa dengan apa yang dikatakan sebelumnya oleh Wolfe dan Couloumbis (1985), yaitu berkaitan dengan upaya untuk menerapkan kekuatan untuk daya paksa (force), otoritas (authority), dan pengaruh (influence). Dalam konteks Tiongkok, peningkatan anggaran militer Tiongkok setiap tahun dikaitkan dengan upaya suatu negara untuk menghentikan negara lain dari agresi atau serangan militer. Jadi, deterrence, juga dikenal sebagai penangkalan, adalah upaya unutuk untuk mengurangi dampak psikologis lawan.

Dalam konteks Tiongkok, peningkatan anggaran militer setiap tahun merupakan bukti komunikasi politik negara untuk meyakinkan negara-negara yang pernah berkonflik dengannya untuk berhenti menyerang karena Tiongkok memiliki kekuatan militer dan personel yang kuat dan didukung oleh teknologi informasi canggih. Metode ini digunakan untuk mempengaruhi psikologis dengan kekuatan militer Tiongkok. Ini berarti bahwa Tiongkok membelanjakan lebih banyak uang untuk militer setiap tahun, memiliki banyak personel, dan wilayah yang luas, dan membuat negara-negara yang pernah berperang dengan Tiongkok takut dengan kekuatan militer Tiongkok. Dengan kata lain, deterrence berusaha menunjukkan bahwa serangan kedua lebih berbahaya daripada serangan dari pihak yang menyerang. Menurut prinsip ini, Tiongkok dilihat sebagai pihak yang berpikir logis yang mempertimbangkan untung rugi dari setiap serangan.

Berhubungan dengan tujuan kedua, peningkatan kemampuan pertahanan militer. Jika pertahanan tidak berhasil menjatuhkan psikologis lawan dan lawan terus agresif, pertahanan berlaku untuk siap menyerang dan melumpuhkan lawan. Dengan kata lain, sudah ada kontak fisik antara negara-negara tersebut. Hal ini terjadi di antara Jepang dan Tiongkok, terutama di Laut China Timur. Sejarah konflik antara Tiongkok dan Jepang selalu memanas dan eskalasinya naik turun; kedua negara telah terlibat konflik dalam perebutan kepulauan shenkaku.

Sedangkan tujuan ketiga berkaitan dengan compliance sampai saat ini kedua negara terutama Jepang dan Tiongkok belum menggunakan daya paksa atau force untuk menyerang satu sama lainya. Dengan kata lain, kedua belah pihak masih belum mengakui bahwa mereka terlibat dalam konflik pulau Shenkaku terkait dengan tujuan ini. Keyakinan masing-masing negara bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah kedaulatan mereka tetap optimis. Walaupun jet tempur Jepang memukul mundur pesawat Tiongkok beberapa kali, itu hanya sebagai peringatan agar tidak menyerang satu sama lain. Balance of power, tujuan keempat, tetap ada dalam politik internasional. Menurut asumsi utama, tujuan utamanya adalah untuk mencegah dominasi negara melalui kepemilikan kekuatan militer. Ini adalah upaya untuk mengimbangi kekuatan yang dominan melalui aliansi.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa perkembangan dan kemajuan militer Tiongkok, termasuk peningkatan alutsista, pengeluaran militer, dan personel, tidak lepas dari masalah keamanan yang pernah ada di masa lalu.  Ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak negara yang pernah berperang dengan Tiongkok dalam perang dunia dan perang modern juga melakukan hal yang sama. Walaupun ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan, hal ini tidak menjadi alasan bagi Tiongkok untuk memperbarui angkatan militernya.Jumlah belanja militer Tiongkok yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan kecenderungan Tiongkok untuk mempertahankan keamanan. Korea Selatan, yang dulunya merupakan musuh Tiongkok, menunjukkan bahwa Tiongkok tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Ini disebabkan oleh situasi geopolitik bertetangga dengan negara-negara seperti Jepang.

Nama: Adrawina Vazrya Wangsayudha

NPM: 213507516045 

Nama Dosen: Fadlan Muzakki, S.IP., M. Phil