Rasanya tidak lagi menjadi sesuatu yang mengherankan ketika kita menyaksikan berbagai situs jejaring sosial alias sosial media (sosmed) dijadikan tool (alat/sarana) oleh berbagai kalangan demi mewujudkan kepentingannya. Ada yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya.
Tentunya kita masih ingat hiruk pikuk pertarungan pilpres 2014 di sosmed. Kalangan politisi dan atau pejabat rupanya menilai bahwa sosmed merupakan ranah yang efektif untuk “menjual” diri dan programnya. Penggunaan sosmed terkhusus, internet secara umum, di Indonesia sangat besar dan sangat bepengaruh ke dalam proses kampanye.
Bayangkan saja, rakyat Indonesia tercatat sebagai pengguna Facebook keempat terbesar di dunia. Dilansir Blogs.wsj, Senin (22/9/2014), Anand Tilak, Kepala Facebook Indonesia mengatakan bahwa terdapat 69 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia. Ada kenaikan signifikan sebesar 6 persen dari 65 juta pengguna yang dilaporkan pada dua kuartal lalu.
Pada tahun 2014 ini juga, jumlah pengguna internet atau internet user di Indonesia diperkirakan mencapai 71 juta users. Dari jumlah itu, 41 juta di antaranya mengakses lewat smarthphone, serta 70 juta di antaranya mengakses sosmed seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, LinkedIn, Google+ –untuk menyebut beberapa yang sangat populer.
Wajar saja jika kemudian kampanye yang dilakukan via sosmed sangat mampu mengangkat popularitas politisi. Jokowi, Ahok dan Kang Emil adalah tiga contoh politisi yang sukses mengangkat popularitasnya via sosmed.
Walaupun tak ada data valid tentang seberapa besar pengguna sosmed di Kabupaten Sukabumi, namun gambaran pengguna sosmed secara nasional di atas cukup bisa menjadi gambaran bahwasanya pengguna sosmed di Sukabumi pun sangat besar. Tak mengherankan jika lalu dunia sosmed lokal Sukabumi pun dalam satu tahun terakhir mulai diramaikan oleh munculnya akun-akun milik pejabat dan politisi. Facebook dan Twitter merupakan yang paling banyak digunakan.
Sebut saja nama-nama seperti Adjo Sardjono (Sekda Kabupaten Sukabumi), Akhmad Jajuli (Wakil Bupati Sukabumi), Iman Adinugraha (Ketua PAN Kab. Sukabumi), dan masih banyak nama-nama lainnya. Mereka muncul di sosmed dengan berbagai cara dan kemasan tersendiri. Ada yang hanya ingin mengenalkan diri secara pribadi, ada yang mengkomunikasi kerjanya, dan lain sebagainya.
Tanggapan dunia sosmed lokal Sukabumi terhadap mereka pun beragam. Ada yang mendukung dan menyambut baik, ada yang apriori, dan ada juga yang cuek-cuek saja.
Sesuatu yang positif
Saya sendiri secara pribadi melihat banyaknya politisi atau pejabat lokal Sukabumi ber-sosmed sebagai sesuatu yang positif. Alasannya pertama, mereka mau membuka diri ke masyarakat melalui sosial media.
Ini bisa menjadi solusi terhadap permasalahan keran komunikasi antara pejabat dan rakyat Sukabumi yang mungkin selama ini mampet. Sebagai contoh sederhana saja, saya (sebagai penduduk Sukabumi), dulu tak pernah tahu siapa Sekda Kab. Sukabumi. Setelah berkenalan via Facebook dengan akun Adjo Sardjono, barulah saya tahu.
Kedua, para politisi dan pejabat yang ber-sosmed merupakan sebuah bentuk keberanian tersendiri. Kita tahu pengguna sosmed kebanyakan apolitis, maka kerap terjadi bully (olok-olok/caci maki) terhadap hal-hal berbau politik atau politisi atau pejabat. Kita ingat dulu mantan Presiden SBY mengatakan ia siap di-bully, saat ia me-launching akun-akunnya di sosmed.
Walau demikian para politisi dan pejabat lokal Sukabumi tetap ber-sosmed. Artinya, secara positif saya menilai, ada manfaat yang lebih besar dari berkomunikasi melalui sosmed. Maka, mereka pun tak berusaha mempermasalahkan munculnya bully.
Pada titik ini (dalam konteks para pejabat dan politisi bersosmed) semestinya pengguna sosmed di Sukabumi seharusnya bisa bersikap fair dan menilai sesuatu dari apa yang disampaikan, bukan dari siapa yang menyampaikan.
Cobalah dengar apa yang mereka komunikasikan. Bukankah kita bisa mendebat dan mengkritisinya? Kita juga bisa turut mengawal dan mengawasi kinerja mereka!
Inilah mengapa saya memberi nilai positif kepada politisi dan pejabat yang coba berkomunikasi via sosmed. Setidaknya, mereka mau membuka diri dan bisa/mau kita kritisi. Siapa tahu sosmed kemudian memperkaya dan memperluas wawasan sang pejabat tentang berbagai keluhan dan kesulitan masyarakat. Insya Allah! (*)