Mohon tunggu...
Brader Yefta
Brader Yefta Mohon Tunggu... Administrasi - Menulis untuk berbagi

Just Sharing....Nomine Best in Specific Interest Kompasiana Award 2023

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Pejabat Penanganan Covid 'Tumbang'Karena Covid dan 5 Realitas di Masyarakat

23 Januari 2021   15:58 Diperbarui: 23 Januari 2021   18:51 364
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ibarat arisan....siapa berikutnya tak ada yang tahu

Maaf, bukan maksudnya menganalogikan. Cuma rasanya pola bergilir siapa yang sudah dan siapa berikutnya,hampir sama budaya arisan di masyarakat. Kita ndak bisa menebak karena semua kita, baik pejabat maupun warga biasa, punya peluang terpapar.  

Jadi membaca berita pagi ini bahwa Bapak Doni Monardo,ketua nasional Satgas penangananan Covid positif Corona, saya sedikit sedih juga terkejut. Sedihnya karena fokus dan konsentrasi beliau sejak korban pertama di tanah air pda Bulan Maret tahun lalu akhirnya tumbang di Minggu ketiga Bulan Januari 2021.  

Terkejut juga karena bagi saya yang warga biasa,mungkin sama dengan banyak masyarakat awam di luar sana, percaya bahwa mereka para pejabat adalah orang yang rutin menjalankan protokol kesehatan.

Apalagi jabatan beliau sebagai Ketua Penangananan, sama dengan pejabat kepala daerah lain di Indonesia yang tersirat dalam Undang-Undang Kekarantinaan juga sebagai motor penggerak pencegahan di daerah. Tapi ya itulah, pejabat juga manusia. 

Di awal tahun 2021 ini, seiring dengan gercep alias gerak cepatnya pemerintah untuk mendatangkan Vaksin Sinovac dan mendistribusikan ke seluruh propinsi, rupanya tak membuat Om Covid dan Tante Corona berhenti migrasi. Pola nomaden ke inang baru terus dilakukan menggunakan mereka yang positif tanpa gejala. 

Logika simpelnya dengan membandingkan dampak pengaruh antaran lingkaran besar dan lingkaran kecil. Paparan akan semakin meluas pada populasi yang tak terkontrol. 

Itu barangkali salah satu alasan mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Pulau Jawa dan Bali,bahkan diperpanjang hingga 08 Februari 2021.

Yakin divaksin? Mari melihat realita.

Terbelah dua. Ada yang mau divaksin, ada yang menolak. Yang tak bersedia menggunakan sejumlah aturan hukum sebagai pendukung. Meski pemerintah dan mereka yang pro divaksin, juga punya senjata hukum untuk mendorong warga mengikuti  program vaksinasi. Btw..coba deh lihat dulu realitas yang ada :  

1.  Kapasitas penampungan di rumah sakit rujukan sudah overload atau di atas 80 persen.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun