Pejabat Penanganan Covid 'Tumbang'Karena Covid dan 5 Realitas di Masyarakat

Tak ada pemerintah yang mau warganya susah apalagi binasa. Peran dan fungsi, dengan alasan mengapa pemerintah dipilih oleh rakyat, diatur dalam sejumlah undang-undang negara ,termasuk di Indonesia. Oleh karena itu mengapa mereka disumpah pada saat dilantik berdasarkan keyakinan (agama) yang dianut, karena pemerintah juga adalah wakil Tuhan di bumi. 

Pemerintah Kabinet Pak Jokowi, sepanjang diamati sudah mengeluarkan beberapa kebijakan penanganan. Sejak pandemi mulai bergulir, ada kebijakan PSBB yang lalu sekarang jadi PPKM. Ini ibarat satu tangan menutup atau membatasi pergerakan manusia, demi meminimalisir paparan orang per orang. 

Karena negara kita kepulauan, jumlah penduduk banyak (270 juta), sumber daya alam tak sama di masing-masing daerah, populasi kepadatan penduduk tak seragam antar propinsi (lebih padat di Pulau Jawa),  dan luasnya Indonesia dari Aceh sampai Papua, rasa-rasanya kurang bijak membandingkan penanganan di negara lain yang tipikal negaranya tak sama dengan Indonesia. 

Sumber :BPS_2020

Pemerintah mencari win -win solution, yakni jalan terbaik antara penanganan covid dan pertumbuhan ekonomi. Terlalu ditekan jangan, terlalu longgar juga jangan. Adanya PPKM hanya di 2 pulau dan pulau lain tidak diterapkan,  mungkin adalah opsi terbaik sementara dibanding semua pulau kena PPKM. 

Satu tangan yang dibuka demi penganganan Covid, adalah mendatangkan Vaksin Sinovac dari negeri Cina. Mengapa harus Cina?  Dan bukan negara lain? Mungkin itu yang ada di benak sebagian warga Indonesia. Apalagi identik dengan kata komunis yang sensitif terhadap warga, bila dikaitkan dengan salah satu partai dalam sejarah berdirinya Indonesia. 

5. Persepsi terbelah masyarakat terhadap vaksin berbanding motivasi pemerintah

Apakah pemerintah tak memikirkan apa kata rakyat bila vaksin diimpor dari Tiongkok ? Rasanya tidak. Selain lebih aman secara resiko, jauh sebelum kasus Corona, kerja sama kedua negara sudah berjalan lama. 

Pertukaran budaya, pertukaran teknologi hingga beraneka obat manjur versi Tiongkok yang banyak bertebaran di toko obat Cina  di hampir seluruh Indonesia dan kerap digunakan warga bila dirasa obat dokter tak mempan. 

Kita juga mungkin membaca dalam sejarah, Cheng Ho seorang kepercayaan kaisar Tiongkok pernah menjelajah hingga ke Indonesia dan meninggalkan jejak peninggalan karena proses akulturasi dengan warga lokal di abad 15. Di Indonesia pun, banyak pelaku usaha dan investor yang menjalin relasi bisnis dengan negeri tirai bambu itu. 

Selain kaitannya dengan berbau komunis, sebagian persepsi di warga yang tak rela divaksin adalah faktor kehalalannya dan tudingan bahwa pemerintah menggelontorkan anggaran ke negara tersebut demi mendapatkan vaksin, yang akan dijual kembali ke rakyat. 

Kendati pemerintah sudah menyatakan di awal bahwa vaksin Sinovac gratis, namun adalah wajar bila warga masih meragukan karena belum semua rakyat menerima vaksinasi. Sekarang yang diamati warga adalah bagaimana efek samping vaksin pada mereka yang sudah divaksin, dan bagaimana efektifitas daya tahan tubuh setelah divaksin.