Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila adalah pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas di semua bidang sehingga sifatnya harus terbuka, luwes dan harus mampu mengikuti perkembangan jaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi dan yang akan dihadapi di era keterbukaan/globalisasi seperti sekarang ini

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Hal ini bukan berarti nilai dari Pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain yang dapat menghilangkan jati diri bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman dengan memperhatkan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, serta tidak keluar dari eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dan dalam ikatan NKRI

Sikap positif warga negara terhadap nilai-nilai Pancasila terlihat dalam sejarah perjuangan bangsa. Pertama, Pancasila dapat berkembang jika segenap komponen masyarakat bersedia bersikap positif, terus menerus melakukan penafsiran ulang terhadap Pancasila akan kehilangan relevansinya. Kedua, Pancasila terbuka untuk ditafsirkan oleh siapa saja. Sikap positif yang paling dibutuhkan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang berwibawa adalah secara konsisten terus berjuang memperkecil kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dengan kenyataan kehidupan berbangsa sehari-hari.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan khususnya Pancasila dapat didalami lagi maknanya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang akan selalu berkembang dalam setiap zamannya. Dalam pancasila terdapat lima sila, yaitu Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa membeda-bedakan ras dan suku mana. Tiga, Persatuan Indonesia, menempatkan persatuan, kepentingan, dan keselamatan pribadi atau golongan. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.