Mas Menteri, Sistem PJJ Dievaluasi Lagi Dong

Tanpa terasa, jika dihitung sejak Tahun Ajaran Baru pada bulan Juli, Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sudah berlangsung selama empat bulan.

Jika dihitung sejak awal pandemi di bulan Maret, maka PJJ sudah berlangsung sekitar tujuh bulan lamanya. Tentu banyak hal positif dan negatif yang dirasakan, baik oleh para murid, orang tua murid, guru, maupun seluruh stakeholders.

Bagi anak saya sendiri, walaupun awalnya mengeluh karena tidak bisa bertemu langsung dan bermain bersama teman-temannya, namun seiring dengan berjalannya waktu, dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kehadiran orang tuanya yang ikut mengawasi dan memenuhi kebutuhannya juga turut membantunya untuk bisa mengikuti PJJ dengan baik.  

Tapi sayangnya, tidak semua anak atau murid seberuntung anak itu. Di luar sana banyak anak yang mengalami kesulitan mengikuti PJJ karena terhambat oleh banyak masalah, mulai dari tidak punya sarana gadget dan jaringan internet yang memadai, sementara tugas dari guru sangat banyak dan merepotkan, sementara orang tuanya yang juga sibuk bekerja sehingga tidak bisa membantu anaknya. Akibatnya banyak anak yang mengeluh, stress, bahkan sampai pada melakukan tindakan bunuh diri. 

Sebenarnya, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerbitkan Panduan Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Guru Selama Pandemi Covid-19 dan Pedoman Kurikulum Darurat. Pemerintah juga memberikan pilihan kepada sekolah untuk memilih antara tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. 

Persoalannya, tidak semua sekolah dan guru siap dan mampu untuk melaksanakan panduan atau pedoman tersebut karena harus diakui setiap sekolah dan guru memiliki kapasitas atau kemampuan yang berbeda dalam memahami panduan dan pedoman tersebut.

Tidak semua sekolah dan guru memiliki kemampuan untuk melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Akibatnya, murid-muridlah yang menjadi korban. 

Oleh karenanya sistem yang ada saat ini perlu dievaluasi lagi oleh Pemerintah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim berasal dari kaum Milenial yang kaya inovasi, jadi Pemerintah dituntut untuk terus berinovasi, lalu menjabarkannya secara komprehensif. 

Sekolah jangan lagi disuruh memilih kurikulum sendiri dan berinovasi sendiri, tapi Pemerintah yang menentukan satu kurikulum yang disederhanakan untuk digunakan di semua sekolah dan dipedomani oleh semua guru. Pemerintah juga harus terus memonitor dan mengevaluasi sistem PJJ yang sudah berlangsung.