Benarkah Papua Sudah Dianggap Bagian dari Indonesia?

Dalam beberapa hari ini, kegembiraan kita dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 ternoda oleh kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Unjuk rasa yang berujung rusuh di Manokwari, Sorong dan Fak-Fak itu dipicu oleh kasus rasisme dalam peristiwa penyerangan asrama mahasiswa asal Papua di Surabaya. 

Terlepas dari benar-tidaknya peristiwa penyerangan yang melibatkan aparat itu terjadi karena adanya isu nasionalisme dan separatisme, hal yang merupakan kewenangan aparat untuk mengusutnya, Penulis yang dibesarkan dan menempuh pendidikan dasar hingga menengah atas di Papua melihat peristiwa itu hanyalah puncak gunung es dari permasalahan di Papua yang belum diselesaikan secara tuntas. 

Penulis tidak bermaksud membela salah satu pihak karena persoalan yang merupakan warisan masa lalu yang sudah mengakar dan sampai hari ini belum terselesaikan itu merupakan tanggung jawab semua pihak. Kita semua harus berbesar hati untuk mengakui kesalahan dan introspeksi diri, baik itu Pemerintah Pusat, gubernur, bupati, walikota, warga Papua maupun seluruh masyarakat Indonesia. 

Apakah kita semua sudah bersungguh-sungguh memperlakukan warga Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia? Apakah kita sudah bersungguh-sungguh mensejahterakan warga Papua yang ada di pelosok pedalaman Papua? Begitu pun sebaliknya, apakah semua warga Papua sudah merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Apakah semua warga Papua sudah mau mengakui warga pendatang dari Jawa dan Sulawesi misalnya sebagai bagian dari warga Papua? Hal itu harus kita akui secara jujur, belum semuanya. 

Keresahan itu, pernah Penulis ungkapkan dalam bentuk cerita fiksi belasan tahun lalu. Cerita fiksi berbentuk novel itu Penulis bukukan dan terbitkan sendiri dengan judul Mutiara Hitam.

Harus kita akui memang semua itu dilatar belakangi oleh sejarah masa lalu. Ketika Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Papua ketika itu belum bisa ikut menikmati kemerdekaan karena masih diduduki oleh Belanda. 

Papua yang ketika itu bernama Irian Barat baru bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1963. Ironisnya selama puluhan tahun menjadi bagian dari Indonesia, kekayaan alam Papua hanya dikeruk dan diangkut keluar, namun warga lokal Papua tidak memperoleh imbalan yang setimpal. Masih banyak warga Papua yang hidup miskin dan terbelakang.  Kondisi itu diperburuk dengan lambatnya proses asimilasi. Orang Papua yang merantau ke Pulau Jawa terkadang masih seperti warga asing di negerinya sendiri, sebaliknya orang Jawa yang datang mencari nafkah ke Papua, terkadang belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari warga Papua, masih ada yang menyebut mereka sebagai warga pendatang.

Sejak dulu, sebagian kecil warga Papua sudah berasimilasi dengan warga non-Papua, bahkan tidak sedikit yang menikah dan berketurunan hingga muncul generasi-generasi peranakan Jawa-Papua, Manado-Papua, dan seterusnya. 

Pada masa pemerintahan Jokowi-JK ini, pembangunan infrastruktur di Papua sudah mulai digalakkan, namun hal itu tidak serta merta bisa merubah segalanya secara instan, tentu membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit.

Oleh karenanya, Penulis mengajak semua pihak untuk menekan ego masing-masing dan berhenti untuk saling menyalahkan. Mari kita sama-sama introspeksi diri, setelah itu mari kita rekonstruksi dan bangun kembali kebersamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.