Mohon tunggu...
Admin Eviyanti
Admin Eviyanti Mohon Tunggu... Lainnya - Ibu rumah tangga, Pendidik Generasi dan Pegiat Literasi
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

aktivitas sebagai ibu rumah tangga, pendidik generasi dan pegiat literasi

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Ramai Pengajuan Gadai SK oleh Wakil Rakyat

1 Oktober 2024   23:28 Diperbarui: 1 Oktober 2024   23:29 38
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Oleh Iyar

Aktivis Muslimah

Sudah menjadi "tradisi" wakil rakyat gadai SK pasca dilantik. Seperti yang dilansir dari detik.com-Sejumlah anggota DPRD di Jawa Timur ramai-ramai gadaikan SK masal usai pelantikan anggota DPRD. Ini menunjukan betapa mahalnya biaya politik di Indonesia, Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Prof. Anang Sujoko menilai langkah anggota legislatif menggadaikan SK adalah fenomena yang cukup memprihatinkan. Beban berat anggota DPRD yang terpilih muncul akibat mahalnya biaya proses demokrasi. Fenomena yang sangat menarik, tetapi menariknya itu lebih bicara keprihatinan yang amat sangat terhadap fenomena demokrasi atau praktik demokrasi yang ada di Indonesia saat ini, ujar Anang Sujoko kepada detikjatim, Sabtu (7/9/2024).

Kebiasaan wakil rakyat gadai SK pasca dilantik merupakan salah satu potret buruk politik demokrasi. Disinyalir "tradisi" ini terkait mahalnya ongkos politik untuk meraih kursi kekuasaan dan maraknya gaya hidup hedon wakil rakyat dalam sistem sekuler demokrasi. Selain itu pinjaman yang dilakukan anggata Dewan untuk urusan pribadi masing-masing dan tidak ada kaitannya dengan praksi atau partai. Sehingga alih-alih bekerja demi kepentingan rakyat, yang ada adalah merebaknya budaya korupsi dan penyalahgunaan jabatan di kalangan pejabat publik termasuk wakil rakyat. Inilah tabiat demokrasi hingga korupsi dan utang jadi hal biasa atau wajar

Tidak mudah melahirkan pejabat yang amanah dan peduli terhadap urusan rakyat, dalam sistem kufur demokrasi kapitalis seperti ini. Kepuasan materi menjadi tolok ukur kebahagiaan tanpa memandang halal haram sudah menjadi tabiat masyarakat sekuler kapitalis, dan tidak heran banyak wakil rakyat yang tidak amanah. Inilah potret suram sistem kapitalis sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan.

Hidup hanya mementingkan kesenangan duniawi dan menghalalkan berbagai cara dengan berlomba-lomba mengajukan pengambilan riba demi kepentingan individu. Mereka lupa akan kematian dan pertanggungjawaban diakhir nanti atas apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Makin membuktikan bahwa sistem kehidupan hari ini tidak baik-baik saja tidak mampu memberikan kesejahteraan.

Sudah saatnya umat Islam meninggalkan sistem yang rusak yang terbukti hanya melahirkan banyak persoalan bagi umat ini. Yang berwenang untuk membuat berbagai aturan/hukum yang sering didasarkan pada akal dan hawa nafsu semata. Padahal jelas hak pembuat hukum itu hanya ada pada Allah Swt. semata.

Marilah kita semuanya bersegera untuk mengamalkan, menerapkan, menegakan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Hanya dengan itulah bangsa dan negeri ini akan bisa meraih ragam keberkahan dari langit dan bumi.

Wallahualam bissawab

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun